Cara Pemerintah Perluas Akses Pembiayaan Rumah MBR

Kompas.com - 10/08/2019, 23:44 WIB
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko Djoeli Heripoerwanto Kementerian PUPRDirektur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko Djoeli Heripoerwanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Guna memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) punya  tiga strategi.

Ketiganya yaitu Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Bantuan Pembiayaan Perumahan, dan mengajak swasta untuk ikut dalam program Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko Djoeli Heripoerwanto menjelaskan, untuk Tapera saat ini telah terbentuk komisionernya.

Namun, untuk dapat bekerja, BP Tapera tengah menyiapkan kebijakan umum dan strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan yang akan diajukan dan mendapat persetujuan dari Komite Tapera.

"Semua jenis bantuan pembiayaan terkait perumahan akan dilaksanakan oleh BP Tapera. Karena salah satu tulang punggung Tapera adalah Bapertarum maka pelaksanaan Tapera bagi ASN diberi waktu dua tahun, sementara untuk non-ASN adalah tujuh tahun," kata Eko dalam keterangan tertulis, Jumat (9/8/2019).

Baca juga: Menyerah, Kementerian PUPR Akui Tak Sanggup Bangun Sejuta Rumah

Sementara untuk KPBU, dari enam proyek yang akan dilaksanakan pada 2020, empat di antaranya sedang dalam tahap studi pendahuluan.

Keempatnya yaitu KPBU Pasar Sekanak Palembang (tanah Pemda), KPBU Gang Waru Pontianak (tanah Pemda), KPBU Paldam Bandung (tanah pengembang), dan KPBU Cisaranten (tanah Kementerian PUPR). 

Pemerintah juga memberikan subsidi rumah bagi MBR melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Perumahan (BP2BT). 

Pada tahun 2019, anggaran FLPP sebesar Rp 7,1 triliun untuk 68.858 unit rumah, dan SSB sejumlah Rp 3,4 triliun untuk 100.000 unit.

Kemudian SBUM senilai Rp 948 miliar untuk 237.000 unit, dan BP2BT dengan anggaran Rp 453 miliar, sudah tersedia di DIPA 2019 sejumlah Rp 10 miliar untuk 14.000 unit. 

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X