Ketimbang Ditukar Guling, Aset Negara Diusulkan Dikelola BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menukar guling sejumlah aset di Jakarta untuk menambah biaya yang dibutuhkan guna membangun ibu kota negara baru di Kalimantan.

Dengan harapan, sebagian kebutuhan dana pembangunan dapat diperoleh melalui cara ini.

Senior Associate Director Knight Frank Indonesia Hasan Pamudji menekankan, pemerintah harus berhati-hati dengan rencana tersebut. Pasalnya, aset yang akan ditukargulingkan berstatus barang milik negara.

"Kalau mau dijual ke swasta, bagaimana? Kan ada konflik dari sisi legal," kata Hasan menjawab Kompas.com, Rabu (7/8/2019).

Ia mengaku, kurang mengetahui berapa besar nilai valuasi aset yang akan dilepas pemerintah.

Baca juga: Ada 23 Penanda Geospasial, Ibu Kota Pindah ke Kaltim?

Namun, bila melihat lokasinya yang berada di kawasan premium, Hasan menilai, target pemerintah untuk mendapat Rp 150 triliun dari proses tukar guling tersebut bisa tercapai.

"Itu sulit karena tergantung di ketinggian bangunan juga. Bisa ratusan juta juga per meter perseginya kalau di daerah prime. Apakah Rp 100 juta, Rp 200 juta tergantung, kan supply and demand juga" tutur Hasan.

"Ini kan menyangkut jual beli, lalu tergantung pemilik juga mau jual berapa, supply and  demand-nya bagaimana, kita lihat lahan juga sudah terbatas," imbuh Hasan.

Dari pada menimbulkan polemik, menurut dia, lebih baik aset tersebut diserahkan kepada BUMN untuk dikelola.

Selain dapat tetap dimiliki, pemerintah juga bisa mendapatkan pemasukan dari pengelolaan tersebut.

Nantinya, BUMN dapat bekerja sama dengan pihak swasta dalam menyewakan gedung perkantoran itu.

"Jadi semacam hak pakailah, ini sering kan. Nanti bisa dikembalikan lagi kepada negara. (Bentuk kerjasamanya bisa berupa pemberian) konsesi, BOT (built operate transfer), tapi lahan ini tetap milik negara. Mau diolah boleh, silahkan. Tapi tanahnya tidak boleh ganti nama," papar Hasan.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, pemerintah bisa mendapatkan sumber penerimaan baru dengan valuasi hingga Rp 150 triliun dengan cara ini.

"Jadi ini sifatnya karena ada potensi penerimaan yang besar dari aset Jakarta, maka kita akan mengupayakan agar kerja sama pengelolaan aset di Jakarta bisa dipakai untuk membangun ibu kota baru," kata Bambang usai rapat terkait pemindahan ibu kota, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

"Kalau bisa ditukar guling ya bisa menjadi pemasukan langsung," sambung dia.

Beberapa aset tersebut meliputi gedung pemerintahan yang berada di pusat Jakarta seperti di kawasan Medan Merdeka, Thamrin, Sudirman, Kuningan, dan SCBD.

Adapun skema tukar guling yang ditawarkan, pertama, dengan menyewakan gedung perkantoran kepada pihak kedua dengan tarif sesuai dengan kontrak yang ada.

Kedua, kerja sama pembentukan perusahaan yang didirikan oleh dua atau lebih entitas bisnis dalam rangka penyelenggaraan bisnis pada jangka waktu tertentu (joint venture). Ketiga, menjual langsung gedung kantor yang dimiliki ke pengembang.

Keempat, sewa gedung dengan syarat pengembang mau berkontribusi dalam pembangunan ibu kota baru.