Ketimbang Ditukar Guling, Aset Negara Diusulkan Dikelola BUMN

Kompas.com - 08/08/2019, 11:46 WIB
Ilustrasi perkantoranKompas.com / Dani Prabowo Ilustrasi perkantoran

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menukar guling sejumlah aset di Jakarta untuk menambah biaya yang dibutuhkan guna membangun ibu kota negara baru di Kalimantan.

Dengan harapan, sebagian kebutuhan dana pembangunan dapat diperoleh melalui cara ini.

Senior Associate Director Knight Frank Indonesia Hasan Pamudji menekankan, pemerintah harus berhati-hati dengan rencana tersebut. Pasalnya, aset yang akan ditukargulingkan berstatus barang milik negara.

"Kalau mau dijual ke swasta, bagaimana? Kan ada konflik dari sisi legal," kata Hasan menjawab Kompas.com, Rabu (7/8/2019).

Ia mengaku, kurang mengetahui berapa besar nilai valuasi aset yang akan dilepas pemerintah.

Baca juga: Ada 23 Penanda Geospasial, Ibu Kota Pindah ke Kaltim?

Namun, bila melihat lokasinya yang berada di kawasan premium, Hasan menilai, target pemerintah untuk mendapat Rp 150 triliun dari proses tukar guling tersebut bisa tercapai.

"Itu sulit karena tergantung di ketinggian bangunan juga. Bisa ratusan juta juga per meter perseginya kalau di daerah prime. Apakah Rp 100 juta, Rp 200 juta tergantung, kan supply and demand juga" tutur Hasan.

"Ini kan menyangkut jual beli, lalu tergantung pemilik juga mau jual berapa, supply and  demand-nya bagaimana, kita lihat lahan juga sudah terbatas," imbuh Hasan.

Dari pada menimbulkan polemik, menurut dia, lebih baik aset tersebut diserahkan kepada BUMN untuk dikelola.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
komentar di artikel lainnya
Close Ads X