JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, pekerjaan konstruksi fisik ibu kota baru paling cepat dapat dilaksanakan pada 2020.
Saat ini, pihaknya dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) masih mengkaji lokasi pemindahan ibu kota, yang direncanakan di Pulau Kalimantan.
"Nanti Agustus pertengahan Pak Presiden akan declare itu di mana. Nanti kalau sudah, berarti detail rngineering design-nya baru kita lakukan. Kalau iya 2020 mudah-mudahan baru mulai kita pekerjaan fisik," ucap Basuki di kantornya, Jumat (2/8/2019).
Menurut Basuki, dibutuhkan keputusan politik untuk memastikan apakah pemindahanan ibu kota ini jadi atau tidak, di level eksekutif maupun legislatif.
Baca juga: Siap-siap, Presiden Umumkan Lokasi Ibu Kota Baru Agustus
Setelah hal itu dilewati, barulah pemindahan dilaksanakan yang dimulai dengan pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, air, sanitasi, perkantoran dan hunian.
Paling tidak, butuh waktu empat sampai lima tahun untuk menyiapkan infrastruktur dasar tersebut.
"Yang pertama pasti jalannya dulu, dasarnya dulu supaya terbentuk dulu batas-batas ibu kotanya dimana. Sehingga nanti pembangunan lainnya bisa mengikuti terutama jalan, air, baru perumahan," ujarnya.
Soal keberadaan jalan tol, Basuki menambahkan, kemungkinan tersebut masih terus dikaji. Namun, keputusan ada atau tidaknya penambahan ruas tol baru akan mengikuti kepastian lokasi setelah nanti diumumkan Presiden Joko Widodo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.