IAP: RTRW Bukan Penghambat Investasi

Kompas.com - 18/07/2019, 21:37 WIB
(Mulai dari kedua dari kiri ke kanan) Sekjen Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia (IARKI) Sibarani Sofyan, Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Ahmad Djuhara, dan Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Bernardus Djonoputro, saat memberikan keterangan terkait rencana pemindahan ibu kota baru di Jakarta, Senin (20/5/2019). Kementerian PUPR(Mulai dari kedua dari kiri ke kanan) Sekjen Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia (IARKI) Sibarani Sofyan, Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Ahmad Djuhara, dan Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Bernardus Djonoputro, saat memberikan keterangan terkait rencana pemindahan ibu kota baru di Jakarta, Senin (20/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Bernardus Djonoputro menilai, rencana tata ruang wilayah ( RTRW) berbentuk peraturan daerah (perda) yang berlaku di sejumlah wilayah bukanlah instrumen penghambat investasi.

Sebaliknya, RTRW justru menjadi alat yang memberikan kepastian investasi bagi calon investor yang hendak menanamkan modalnya di daerah.

"RTRW yang sah sesuai perda justru adalah penjamin kegiatan investasi, sehingga kegiatan masyarakat dapat sesuai dengan peruntukannya dan dijamin keberlanjutannya. Tidak benar pernyataan yang mengatakan RTRW tidak fleksibel dan menghambat," kata Bernie kepada Kompas.com, Kamis (18/7/2019).

Baca juga: Mudahkan Investasi, Pemerintah Tekankan Fleksibilitas RTRW

Ia menjelaskan, RTRW merupakan produk kesepakatan para pemangku kepentingan, dalam hal ini termasuk dunia usaha.

Dalam prosesnya, penyusunan perda RTRW telah mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

UU tersebut mencantumkan produk rencana tata ruang disusun berjenjang dan saling mendukung, yang terdiri atas rencana umum, yaitu RTRW nasional, provinsi, kabupaten/kota dan rencana rinci sesuai dengan tingkatan tersebut.

Di level kabupaten/kota, rencana rinci ini disebut dengan rencana detail tata ruang (RDTR) dan peraturan zonasi.

Tak hanya sampai perencanaan, ia menambahkan, tata ruang juga mengatur bagaiman ruang tersebut dimanfaatkan dan mengendalikan pemanfaatannya agar sesuai dengan rencana.

Dalam pemanfaatan, hal-hal mengenai persoalan pertanahan, skema pembiayaan, kerjasama antarpemangku kepentingan menjadi fokus utama.

Baca juga: Pemda dan Pemilik Bangunan Pelanggar IMB-RTRW Bakal Dijatuhi Sanksi

"Di samping memberikan panduan kepada masyarakat mengenai cara penatagunaan sumber daya alamnya, apakah sudah melampaui daya dukung, daya tampung atau belum," sambung Bernie.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X