Atasi "Backlog", Program Sejuta Rumah Perlu Dipertahankan

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Nasional Pembangunan Satu Juta Rumah merupakan program strategis untuk menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menyambut pemerintahan baru, kalangan yang bergerak di sektor properti berharap, program ini bisa terus ditingkatkan.

"Program Sejuta Rumah adalah program yang baik dan perlu dilanjutkan," ujar Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Soelaeman Soemawinata, Jumat (28/6/2019).

Eman mengatakan, program ini membantu mengatasi backlog perumahan sehingga masyarakat mendapatkan hunian yang layak.

Baca juga: Rumah FLPP di NTT Masih Tersisa 500 Unit

Senada dengan Eman, CEO Elang Grup, Elang Gumilang berpendapat, pemerintahan baru bisa mempertahankan program di bidang perumahan termasuk satu juta rumah.

"Masih banyak program pemerintah yang sangat bagus. Dalam bidang saya tentunya program satu juta rumah, di mana masyarakat menengah bawah sangat terbantu dengan hal tersebut," ucap Elang.

Namun ia berharap, anggaran untuk program ini bisa ditambah. Selain itu, ketentuan dan persyaratan juga harus lebih fleksibel untuk memudahkan semua kalangan.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid mengatakan, program satu juta rumah akan dilanjutkan dan ditingkatkan lebih baik lagi.

Khalawi menambahkan, program ini diharapkan dapat mendorong peningkatan sektor properti dan sektor lainnya dalam membantu pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada tahun 2018, untuk pertama kali program satu juta rumah yang digagas Presiden Joko Widodo, dapat menembus target.

Hingga akhir tahun, capaian program ini sejumlah 1.114.608 unit, dengan rincian 69 persen atau 767.628 unit hunian dibangun bagi kalangan MBR.

Adapun, sebanyak 31 persen sisanya atau sekitar 346.980 unit merupakan hunian bagi non-MBR. Sementara itu, hingga Mei 2019, capaian program ini telah menyentuh angka 400.500 unit.