Ketua REI: Jokowi Menang di MK Tak Berpengaruh pada Industri Properti

Kompas.com - 28/06/2019, 15:00 WIB
Tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo - Maruf Amin meluapkan kegembiraan usai sidang putusan sengketa pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6/2019). Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak seluruh gugatan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOTim kuasa hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo - Maruf Amin meluapkan kegembiraan usai sidang putusan sengketa pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6/2019). Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak seluruh gugatan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden 2019.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim konstitusi menolak seluruh dalil permohonan sengketa hasil pilpres yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Majelis hakim menolak seluruh permohonan gugatan pemohon yang dinilai tidak beralasan.

Baca juga: Pengusaha Tol Anggap Stabilitas Politik adalah Hal Utama

Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata menilai, putusan ini tidak ada kaitan langsung dengan industri properti, khususnya perumahan.

Ia berpendapat, stabilitas politik, ekonomi, dan sosial merupakan prinsp dasar pertumbuhan ekonomi khususnya di bidang properti dapat berjalan.

Eman berharap, pemerintah baru ke depannya dapat fokus pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) serta lebih banyak membuat kebijakan ekonomi yang bisa mendorong swasta untuk lebih berpepran.

Dia juga menyampaikan, pemerintah ke depan juga harus membuat kebjakan pro bisnis yang menumbuhkan sektor riil.

"Karena sektor riil akan menciptakan lapangan kerja, penciptaan lapangan kerja merupakan bagian dari penguatan SDM," tutur Eman menjawab Kompas.com, Jumat (28/6/2019).

Menyambut pemerintahan baru, Eman mengarisbawahi masih ada banyak program yang harus dibenahi oleh seluruh stakeholder baik pemerintah, dunia usaha, perbankan, dan lain-lain.

Meski begitu, dia mengapresiasi beberapa program pemerintah sebelumnya khususnya Program Sejuta Rumah.

"Program Sejuta Rumah adalah program yang baik dan perlu dilanjutkan, untuk mengatasi backlog perumahan, supaya masyarakat semua mendapatkan hunian yang layak," ucap dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X