Meleset dari Target, Serapan Anggaran Kementerian PUPR Baru 19 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga pertengahan tahun 2019, realisasi serapan anggaran keuangan serta pekerjaan fisik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2019 masih sangat rendah.

Dalam paparan yang disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kompleks Parlemen, Rabu (12/6/2019), realisasi keuangan baru mencapai 19,79 persen atau sekitar Rp 23,17 triliun dari total pagu anggaran Rp 117 triliun.

Capaian ini meleset dari target sebesar 25,6 persen yang ditetapkan kementerian.

Sedangkan realisasi fisik baru mencapai 21,18 persen atau terpaut 4,62 persen dari target 25,72 persen yang ditentukan.

Baca juga: Meski Anggaran Diblokir, Tak Ada Proyek Kementerian PUPR yang Batal

Menurut Basuki, realisasi yang rendah dipengaruhi situasi politik dalam negeri yakni Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif.

"Karena tahun ini ada tahun politik, kemudian ada puasa, libur. Saya kira ini masih awal bulan keenam jadi masih bisa kami kejar," ucap Basuki.

Dari sebelas direktorat dan lembaga di internal Kementerian PUPR yang memperoleh anggaran, Direktorat Jenderal Cipta Karya menjadi direktorat dengan serapan anggaran dan realisasi fisik terendah.

Tahun ini, Ditjen CK memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 22,52 triliun dengan target realisasi fisik hingga 11 Juni seharusnya mencapai 19,23 persen.

Namun realisasinya, serapan anggaran baru mencapai Rp 2,1 triliun atau sekitar 9,36 persen dari total anggaran. Sedangkan realisasi fisiknya baru mencapai 8,77 persen.

Adapun posisi berikutnya ditempati Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan yang tahun ini memperoleh pagu anggaran Rp 7,81 triliun.

Serapan anggaran sampai saat ini baru mencapai Rp 1,06 triliun atau sekitar 13,62 persen dari total pagu anggaran. Sementara realisasi fisiknya baru mencapai 13,08 persen.

Basuki optimistis, pihaknya masih dapat memaksimalkan penyerapan pagu anggaran yang telah dianggarkan di dalam APBN TA 2019 pada semester kedua tahun ini.

"Percayakan pada kami, itu hal yang biasa kami lakukan. Pokoknya dengan pengawasan, turunkan semua pekerjaan, tambah alat, tambah orang untuk bisa mengejar percepatan menyelesaikan pekerjaan. Karena sudah ada yang kontrak tinggal kami percepat pelaksanaan pekerjaannya," tuntas dia.