Pemindahan Ibu Kota Butuh Tiga Hal Prinsip

Kompas.com - 20/05/2019, 23:25 WIB
(Mulai dari kedua dari kiri ke kanan) Sekjen Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia (IARKI) Sibarani Sofyan, Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Ahmad Djuhara, dan Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Bernardus Djonoputro, saat memberikan keterangan terkait rencana pemindahan ibu kota baru di Jakarta, Senin (20/5/2019). Kementerian PUPR(Mulai dari kedua dari kiri ke kanan) Sekjen Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia (IARKI) Sibarani Sofyan, Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Ahmad Djuhara, dan Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Bernardus Djonoputro, saat memberikan keterangan terkait rencana pemindahan ibu kota baru di Jakarta, Senin (20/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Relokasi ibu kota negara memerlukan perencanaan panjang. Kemauan politik semata dinilai tidak cukup untuk mewujudkan relokasi tersebut, tanpa adanya sebuah konsensus yang kuat.

Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Bernardus Djonoputro mengungkapkan, pemindahan ibu kota bukanlah sebuah isu baru.

Sejak era Presiden Pertama RI, Soekarno, wacana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta pun sudah mencuat.

Meski demikian, sejak birokrat Tanah Air menyelesaikan perancangan Kota (Gemeente) Bandung pada 1927, hingga kini belum ada lagi kota baru yang benar-benar dirancang mulai dari nol.

"Tahun 1985 kita punya National Development System. Itu adalah dokumen yang membantu pemda dan pemerintah pusat dalam merencanakan kota, baik secara strategi maupun filosofis dengan melihat aspek pembangunan 50 tahun ke depan," ungkap Bernie dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (20/5/2019).

Baca juga: Plus Minus Gunung Mas dan Bukit Soeharto, Calon Ibu Kota Baru

"Tapi sejak 1985 sampai sekarang ini, merencana sebuah kota baru, apalagi yang besar, itu un-tested teritory. Jadi, kalau para ahli diminta untuk menyusun kota besar ini, maka kita akan kesulitan untuk mencari pijakan filosofisnya," imbuh dia.

Setidaknya, dibutuhkan tiga hal sebelum pemindahan ibu kota dieksekusi, yaitu strategi perencanaan yang visioner, ahli profesi yang bersertifikat, dan teknokrat yang andal.

Proposal relokasi pun harus memiliki elemen kerangka berpikir agar kota ini kondusif guna mendukung pengambilan sebuah kebijakan ekonomi, politik, sosial dan budaya, keamanan, serta ketahanan.

"Ini menjadi tantangan kita, karena sambil menyusun kota baru kita harus menyusun ini (filosofi). Penyusunan ibu kota baru itu harus menjadi penyusunan mahzab Indonesia 50 tahun ke depan itu seperti apa," ucap Bernie.

Sementara itu, Sekjen Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia (IARKI) Sibarani Sofyan menyatakan, rencana pemindahan ibu kota harus dilihat sebagai sebuah kesempatan besar guna menunjukkan kemampuan anak bangsa yang mengedepankan karakter dan kearifan lokal.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X