Soal Diskon Tarif Tol, Pemerintah Serahkan ke Pengelola

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana memberikan diskon tarif bagu para pengguna jalan tol yang hendak pulang kampung pada perhelatan mudik Lebaran 2019.

Namun hingga kini, belum ada pembahasan lanjutan terkait realisasi rencana tersebut antara badan usaha jalan tol (BUJT) dengan pemerintah.

Menurut Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit, besaran diskon tarif ini sepenuhnya menjadi keputusan BUJT.

Sebab, BUJT-lah yang mengetahui berapa besar potensi pendapatan yang akan mereka peroleh selama pelaksanaan mudik dan balik kelak.

Baca juga: 1.468 Kilometer Jalan Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera Siap Dilintasi

"Diskon itu prinsipnya sepenuhnya bagian dari keputusan BUJT. PUPR tidak membuat aturan sendiri tentang diskon tarif," kata Danang di kantornya, Senin (22/4/2019) lalu.

Sejauh ini, Danang menambahkan, belum ada usulan besaran diskon tarif yang diajukan BUJT kepada pemerintah. Ia pun berharap, BUJT segera melakukan pengajuan.

"Masing-masing BUJT akan melakukan estimasi sendiri atas traffic yang mereka tampung saat Lebaran. Tetapi seperti disampaikan Dirut Jasa Marga, kalau traffic penuh, macet, enggak ada arus yang bergerak, sebenarnya itu enggak ada pendapatan (tambahan)," ujarnya.

Wacana pemberian potongan taruf dilontarkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Baca juga: Presdir MMS Bantah Diskon Tarif Dorong Masyarakat Gunakan Tol

Namun, BUJT menanggapi beragam wacana tersebut. Menurut Presiden Direktur PT Marga Mandalasakti (MMS) Krisade Sudiyono, pemangkasan tarif bukan menjadi faktor utama yang akan menarik masyarakat untuk menggunakan jalan tol.

"Yang diperlukan adalah kenyamanan, kelancaran, dan keamanan arus mudik. Saat ini semua BUJT sedang mempersiapkan fasilitas pendukung untuk menyiapkan kenyamanan, kelancaran dan keamanan tersebut," kata Kris kepada Kompas.com.

Sementara itu, Corporate Secretary PT Waskita Toll Road Alex Siwu menilai, potongan tarif akan semakin memberatkan BUJT dalam melunasi pinjaman yang dilakukan untuk membangun proyek jalan tol.

"BUJT yang saat ini sudah beroperasi memiliki kewajiban membayar bunga kepada kreditur. Jika ada kebijakan diskon tentunya berpengaruh pada kemampuan BUJT membayar kewajiban kepada kreditur dan membiayai kebutuhan operasional jalan tol," pungkasnya.