Ibu Kota Baru, Daerah yang Memiliki Tanah Negara 300.000 Hektar

Kompas.com - 03/05/2019, 17:59 WIB
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil bersama jajarannya saat jumpa pers di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (3/5/2019). KOMPAS.com/ERWIN HUTAPEAMenteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil bersama jajarannya saat jumpa pers di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (3/5/2019).


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah berencana menggunakan tanah negara di daerah yang akan menjadi ibu kota baru Republik Indonesia.

Untuk itu, pemerintah tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk pembebasan tanah jika statusnya merupakan milik negara.

"Persyaratannya itu tanah negara biar tidak besar cost-nya. Kalau bisa bebas bencana dan banyak kriteria lain," ujar Sofyan saat jumpa pers di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (3/5/2019).

Dia menambahkan, luas tanah yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru di daerah itu lebih kurang 300.000 hektar.

Baca juga: Biaya Pindah Ibu Kota Rp 466 Triliun Masih Bisa Dihemat

Tanah seluas itu cukup ideal untuk membangun berbagai sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan fasilitas suatu ibu kota.

"Presiden mengatakan minimum dan maksimumnya berapa. Ibu kota baru harus ada minimumnya. Kalau terlalu kecil, tidak feasible  sebagai ibu kota baru. Itu angka yang ideal," imbuh Sofyan.

Pemerintah akan membangun sejumlah infrastruktur pendukung, termasuk transportasi dan perumahan, sehingga daerah tersebut akan tumbuh menjadi lingkungan kota dengan berbagai pelayanan yang dibutuhkan.

Pembangunan itu pun akan dilakukan bersama antara pemerintah dan swasta, serta melibatkan masyarakat.

Meski demikian, Sofyan tidak mau menyebutkan nama daerah yang akan ditentukan menjadi ibu kota baru Indonesia.

"Saya tidak bisa konfirmasi. Kami sepakat yang penting jangan sebut lokasi, sebut saja empat alternatif. Tapi, yang pasti sebanyak mungkin tanah negara agar tidak banyak biaya pengadaan tanah," tegasnya.

Sofyan berharap masyarakat tidak melakukan spekulasi terlebih dahulu, apalagi sampai membeli tanah sebanyak-banyaknya.

Sebab, tindakan itu akan merugikan mereka sendiri jika nantinya perkiraan mereka tidak sesuai kenyataan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Angka Pencari Rumah yang Menghindari Klaster Penularan Covid-19 Meningkat

Angka Pencari Rumah yang Menghindari Klaster Penularan Covid-19 Meningkat

Hunian
Tahun 2020, Anggaran Ditjen Cipta Karya Terserap Rp 14,96 Triliun

Tahun 2020, Anggaran Ditjen Cipta Karya Terserap Rp 14,96 Triliun

Berita
Rumah di CitraLand Lampung Roboh, Ciputra Siap Bertanggung Jawab

Rumah di CitraLand Lampung Roboh, Ciputra Siap Bertanggung Jawab

Berita
Usai Pandemi, 55,6 Persen Karyawan Pilih Kombinasi WFO dan WFH

Usai Pandemi, 55,6 Persen Karyawan Pilih Kombinasi WFO dan WFH

Perkantoran
Rincian Program Prioritas Cipta Karya dengan Anggaran Rp 26,56 Triliun

Rincian Program Prioritas Cipta Karya dengan Anggaran Rp 26,56 Triliun

Berita
Satu Buku untuk Satu Sertifikat Tanah Elektronik Cegah Penggandaan

Satu Buku untuk Satu Sertifikat Tanah Elektronik Cegah Penggandaan

Berita
Living World Kota Wisata, Mal Terbesar di Timur Jakarta Telan Investasi Rp 1,4 Triliun

Living World Kota Wisata, Mal Terbesar di Timur Jakarta Telan Investasi Rp 1,4 Triliun

Berita
Pasar PON Trenggalek dan Legi Ponorogo Siap Diserahkan ke Pemda

Pasar PON Trenggalek dan Legi Ponorogo Siap Diserahkan ke Pemda

Ritel
Kata Pengamat, Kekuatan Hukum Sertifikat Elektronik Sama dengan Konvensional

Kata Pengamat, Kekuatan Hukum Sertifikat Elektronik Sama dengan Konvensional

Berita
Jokowi: Tol Kayu Agung-Palembang Hemat Waktu Tempuh hingga 75 Persen

Jokowi: Tol Kayu Agung-Palembang Hemat Waktu Tempuh hingga 75 Persen

Berita
Resmi Beroperasi, Tol Kayu Agung-Kramasan Lintasi Salah Satu Jembatan Terpanjang di Indonesia

Resmi Beroperasi, Tol Kayu Agung-Kramasan Lintasi Salah Satu Jembatan Terpanjang di Indonesia

Berita
[POPULER PROPERTI] Sertifikat Tanah Elektronik Berlaku Tahun 2021

[POPULER PROPERTI] Sertifikat Tanah Elektronik Berlaku Tahun 2021

Berita
Mulai Selasa, Operasional Transjakarta Diperpanjang hingga Pukul 21.00 WIB

Mulai Selasa, Operasional Transjakarta Diperpanjang hingga Pukul 21.00 WIB

Berita
Digugat Tommy Soeharto, Kementerian ATR/BPN Siap Hadir di Pengadilan

Digugat Tommy Soeharto, Kementerian ATR/BPN Siap Hadir di Pengadilan

Berita
Bantu Masyarakat Terdampak Covid-19, Anak Usaha Barito Pacific Salurkan Sembako

Bantu Masyarakat Terdampak Covid-19, Anak Usaha Barito Pacific Salurkan Sembako

Kawasan Terpadu
komentar di artikel lainnya
Close Ads X