May Day 2019, Buruh Tak Lagi Menuntut Rumah Murah

JAKARTA, KOMPAS.com - Tuntutan akan rumah murah tak terdengar lagi dalam peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day Rabu (1/5/2019).

Padahal sebelumnya, tersedianya rumah murah yang mudah diakses merupakan salah satu tuntutan yang kerap disinggung.

Pada peringatan May Day 2014 misalnya, para buruh menyuarakan 10 tuntutan termasuk tersedianya perumahan murah untuk buruh. Demikian juga saat peringatan hari buruh tahun-tahun berikutnya.

Pada peringatan tahun 2018, para buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh untuk Rakyat menuntut pemerintah meningkatkan subsidi untuk rakyat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, energi, perumahan, dan transportasi, serta berkomitmen mewujudkan reforma agraria.

Baca juga: Ribuan Buruh di Makassar Pilih Jalan Santai saat Peringatan May Day

Sedangkan pada tahun ini, para buruh menuntut agar pemerintah menghapus Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Selanjutnya, mereka menuntut pemerintah untuk meningkatkan kualitas kinerja pengawasan terhadap buruh. Kemudian, menuntut penghapusan sistem kerja kontrak outsourcing dan magang.

Selain itu, pada peringatan kali ini juga para buruh mengusung isu baru seperti kesejahteraan pengemudi ojek online serta perbaikan terhadap sistem BPJS Kesehatan.

Pemerintah sendiri telah menyediakan kredit pemilikan rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Berdasarkan data Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR realisasi penyaluran dana FLPP 2018 sebesar Rp 5,89 triliun yang digunakan untuk membiayai 57.939 rumah.

Kemudian selama Januari hingga April 2019, dana FLPP yang telah tersalurkan sebesr Rp 3,5 triliun yang digunakan untuk membiayai 36.480 rumah.

Sementara sejak 2010 hingga 30 April 2019, pemerintah telah menyalurkan total dana sebesar Rp 40,32 triliun. Realisasi ini digunakan untuk membiayai 614.247 unit rumah.