Pemindahan Ibu Kota Butuh Infrastruktur yang Masif

JAKARTA, KOMPAS.com - Infrastruktur telah menjadi prioritas pembangunan nasional pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Pada periode mendatang, meski fokus pemerintahan bergeser ke pengembangan sumber daya manusia (SDM), bukan berarti pembangunan infrastruktur akan dilupakan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan hal tersebut saat membuka seminar Indonesia Construction Conference bertajuk Construction 4.0 di Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Apalagi, sebut dia, ada rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke daerah lain di luar Pulau Jawa.

Baca juga: Tanjung Selor, Model Pengembangan Ibu Kota Baru

"Pasti itu membutuhkan (pembangunan) infrastruktur yang masif, dan butuh teknologi informasi dalam pengembangan kota ke depan. Saya belum tahu lokasinya dimana, tapi pasti kita butuh teknologi informasi," ungkap Basuki.

Kehadiran teknologi informasi memberikan peranan besar di dalam sektor pembangunan infrastruktur itu sendiri.

Tak hanya membantu proses pembangunan sehingga berjalan lebih cepat, dari sisi pembiayaan pun teknologi juga membuat lebih efisien.

Di Kementerian PUPR, imbuh Basuki, pengembangan teknologi infrastruktur terus dilakukan. Seperti yang dikenalkan pada saat seminar PUPR 4.0 beberapa waktu lalu.

Misalnya, aplikasi Jalan Kita yang membantu untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat pengguna jalan dalam memberikan infromasi terkait kondisi jalan dan jembatan di Indonesia.

Contoh lainnya yaitu aplikasi Drought and Flood Early Warning System, yang digunakan untuk mengukur potensi banjir rob, pengembangan wilayah, pengukuran land subsidence, dan kondisi muka air laut.

"Inovasi teknologi perlu dikembangkan, sebagai salah satu bagian dari kebijakan industri 4.0. Ini bukan soal yang besar dan keci, tapi soal cepat dan lambat. Karena ini berkatian dengan efisiensi," ujarnya.

Ia menambahkan, adanya pergeseran fokus pemerintah dalam pengembangan SDM diharapkan akan meningkatkan kualitas generasi penerus.

Hal ini dilakukan karena merekalah yang nantinya akan menerapkan penggunaan teknologi informasi di bidang infrastruktur dan bidang lainnya ke depan.