"Bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi yang naik maka pengguna jalan tol akan naik, sehingga bisnis jalan tol akan lebih baik," kata Budi.
Seperti diketahui, pemerintahan saat ini menargetkan penyelesaian 1.852 kilometer jalan tol baru hingga akhir 2019 atau awal 2020.
Artinya, masih ada sekitar 903 kilometer jalan tol yang harus diselesaikan secara bertahap.
"Dalam beberapa waktu ke depan ada sejumlah ruas yang akan kita selesaikan termasuk JORR 2," kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit di kantornya, Senin (22/4/2019) lalu.
Baca juga: Rekor Baru, Pemerintahan Jokowi-JK Operasikan 39 Tol dalam 4,5 Tahun
Harapan senada disampaikan Direktur Utama PT Waskita Toll Road, Herwidiakto.
Kendati pemerintah berencana mengubah fokus pembangunan dari infrastruktur ke pengembangan SDM, namun pembangunan jalan tol yang telah masuk ke dalam pipe line dapat terus dilanjutkan.
Dengan demikian, terjadi kesinambungan atau koneksi antara jalan tol eksisting dengan rencana pengembangan jaringan jalan berbayar baru.
"Dan bila ruasnya tidak layak, kami berharap ada bantuan dari pemerintah berupa VGF (Viability Gap Fund)," ucap Herwi.
Meski yakin, tak sedikit BUJT yang berharap pemerintah memberikan dukungan besar terhadap pembangunan jalan bebas hambatan ini.
Terlebih, pemerintah ingin agar swastalah yang paling banyak berperan aktif membangun infrastruktur, termasuk jalan tol.
"Harapan HK bahwa pemerintah baru tetap memberikan perhatian khusus kepada moda-moda konektivitas, dimana jalan tol merupakan salah satu bentuknya," ucap Direktur Keuangan PT Hutama Karya (Persero) Anis Anjayani.
Baca juga: Perlu Strategi Khusus Menarik Swasta Berinvestasi di Jalan Tol
Ia meyakini kehadiran jalan tol akan memberikan dampak signifikan, terutama untuk daerah sekitar yang dilaluinya.
Melihat potensi tersebut, pemerintah perlu memikirkan cara agar swasta semakin berani dalam bermain di bisnis ini.
Apalagi bila melihat kemampuan finansial pemerintah yang tidak terlalu besar dalam pembangunan infrastruktur.