Komitmen Pemda dalam Penyediaan Air Minum Masih Rendah

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Danis H Sumadilaga menilai, komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan sistem penyediaan air minum (SPAM) bagi masyarakat masih rendah.

Bahkan, ada anggapan proyek infrastruktur kerakyatan ini dinilai bukan isu seksi, dibandingkan pembangunan infrastruktur lain seperti jalan.

"Secara angka, ini pemda belum mengalokasikan 1 persen APBD untuk air bersih, hanya 0,36 persen kalau tidak salah," kata Danis di Jakarta, Senin (15/4/2019).

Ia pun berharap agar pemerintah daerah dapat memberikan perhatian terhadap persoalan ini. Bagaimana pun, penyediaan air bersih juga menyangkut persoalan masyarakat luas.

Oleh karena itu, Danis mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Dumai yang telah berhasil menggandeng perseroan pelat merah dan swasta untuk membenamkan investasi di dalam penyediaan air minum.

Baca juga: KPBU SPAM Dumai, Upaya Bangkit dari Sakit

Padahal, PDAM Tirta Dumai Bersemai milik pemkot ini termasuk ke dalam 234 PDAM yang 'sakit'.

"Saya kira ini suatu hal yang cukup berbeda dari hal lain. Namun tentunya harapan kami ini harus langsung financial closed," ujarnya.

Untuk diketahui, PDAM Tirta Dumai Bersemai baru saja menandatangani kerja sama dengan PT Dumai Tirta Persada (DTP) dalam pembangunan proyek SPAM Kota Dumai senilai Rp 489 miliar.

Proyek ini memiliki kapasitas 450 liter per detik dan diharapkan mampu melayani 20.300 sambungan rumah.

PT DTP merupakan badan usaha yang dibentuk PT Adhi Karya (Persero) Tbk bersama PT Adaro Tirta Mandiri.

Konsorsium tersebut sebelumnya telah memenangkan lelang dalam penyediaan SPAM Kota Dumai yang dilakukan Pemkot Dumai.