Ini Kabar Perkembangan Huntara Gempa dan Tsunami Sulteng

Kompas.com - 08/04/2019, 16:08 WIB
Kerusakan kontur tanah akibat gempa di Palu akhir September 2018.Humas ITB/ Adi Permana Kerusakan kontur tanah akibat gempa di Palu akhir September 2018.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan rekonstruksi dan rehabilitasi bangunan pasca-bencana di Sulawesi Tengah.

Salah satunya membangun hunian sementara (huntara) bagi warga setempat yang rumahnya hancur akibat gempa dan tsunami.

Kepala Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto mengatakan, pihaknya mendapat tugas membangun 699 unit huntara di 72 lokasi selama dua tahun.

Sampai saat ini, dari jumlah tersebut, sudah 629 unit yang dibangun di 69 lokasi. Keseluruhan huntara itu berada di Kota Palu, serta Kabupaten Sigi dan Donggala.

"Kami diberi waktu pembangunannya maksimal dua tahun. Dari 669 unit huntara di 72 lokasi, yang sudah selesai 629 unit di 69 lokasi.

Baca juga: 29 Kepala Keluarga Mulai Tempati Huntara di Palu

Semuanya ada di tiga kota/kabupaten, yaitu Palu, Sigi, dan Donggala," ujar Arie dalam jumpa pers di kantor Kementerian PUPR, Senin (8/4/2019).

Secara rinci, di Kota Palu sudah dibangun 281 unit di 22 lokasi, perkembangannya 98,17 persen.

Kemudian, di Kabupaten Sigi sebanyak 195 unit di 26 lokasi, dengan progres 95,71 persen.

Berikutnya, di Kabupaten Donggala telah dibangun 153 unit di 21 lokasi, kemajuannya 91,55 persen.

"Jadi sampai saat ini, pembangunan huntara secara keseluruhan di tiga wilayah itu sudah mencapai 95,14 persen," ucap Arie.

Dia menambahkan, pembangunan huntara itu dilakukan oleh para penyedia jasa bangunan, baik dari perusahaan lokal maupun badan usaha milik negara (BUMN). Anggarannya pun dari mereka sendiri.

Kementerian PUPR sekarang telah mengajukan anggaran sebesar Rp 417 miliar untuk mengganti biaya pembangunan huntara itu.

Namun, saat ini sedang diaudit BPKP terlebih dahulu dan diharapkan hasilnya selesai pada 24 April 2019, sesuai target penyelesaian huntara.

"Kami harapkan bisa dicairkan sebelum masa transisi darurat 24 April nanti," imbuhnya.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X