Kompas.com - 01/04/2019, 21:30 WIB
Ilustrasi apartemen ThinkstockIlustrasi apartemen

JAKARTA, KOMPAS.com - Kontroversi terbitnya Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 23 tahun 2018 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rusun, dan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 132 tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rusun Milik terus berlanjut.

Salah satu kekhawatiran adalah adanya sekelompok orang demi kepentingan pribadi dan golongan, yang ingin mengelola Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pengamat hukum properti, Erwin Kallo, menduga ada oknum-oknum yang mempunyai kepentingan dengan P3SRS.

Potensi dana dari biaya pengelolaan gedung atau Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dalam sebulan diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

Menurutnya, Peraturan ini diduga dijadikan alat oleh oknum-oknum yang memang punya niat menguasai P3SRS. Pasalnya, Pergub tersebut mewajibkan pengembang apartemen mengembalikan pengelolaan kepada warga.

Baca juga: Ombudsman DKI: Banyak Permainan dalam Pengelolaan Apartemen

''Secara sistematis terlihat upaya oknum-oknum untuk merebut pengelolaan P3SRS. Nuansa itu ada dan terlihat terstruktur. Ada oknum-oknum yang berlindung di balik Pergub 132, yang ternyata mereka juga memiliki apartemen dan ingin merebut pengelolaan,'' ujar Erwin dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Senin (1/4/2019).

Ilustrasi apartemen.vkyryl Ilustrasi apartemen.
Wakil Ketua Umum Real Estate Indonesia, Mualim Wijoyo, mengatakan ada salah persepsi tentang keinginan penghuni agar pengembang tidak terlalu mendominasi dalam mengambil keputusan saat mengelola apartemen.

Menurutnya, pengembang menginginkan apartemen/rusun yang dibangunnya bisa terus terjaga dan terkelola dengan baik.

Jika pengelolaannya tidak baik, maka nama pengembang yang akan tercoreng dan sulit untuk membangun atau menjual produk apartemen di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, para pengembang menolak aturan one man one vote yang justru diamanatkan dalam Permen No 23/2018 dan Pergub No 132/2018.

“Sedangkan UU 20/2011 Pemilihan Pengurus PPPSRS tidak diamanatkan, namun Permen 23/2018 dan Pergub 132/2018 justru menambahkan hal tersebut, menurut saya itu bertentangan dengan UU,” tambah Mualim.

Kritik terhadap peraturan itu juga telah disampaikan oleh pemilik salah satu apartemen di Jakarta dan juga advokat, Razman Arif Nasution.

Baca juga: Ada Celah dalam Aturan Baru Terkait Pengelolaan Apartemen

Ia mengaku sejak tinggal di apartemen tahun 2010, tidak ada masalah berarti yang muncul. Menurutnya P3SRS yang ada juga berjalan dengan baik dan transparan.

Ilustrasi apartemen studioFresh Home Ilustrasi apartemen studio
Tetapi dengan hadirnya Pergub 132 tahun 2018 yang memaksa adanya Rapat Umum Anggota Luar Biasa untuk seluruh apartemen di Jakarta justru memunculkan kekisruhan.

Untuk itu, Razman meminta Pergub ini dapat dikaji ulang. Menurutnya secara keseluruhan Pergub itu sudah sangat baik.

Hanya, ia mengkritisi Pasal 4 ayat 2 Pergub yang menyatakan bahwa P3SRS dapat membentuk atau menunjuk pengelola dalam mengelola apartemen yang dapat mendorong banyak orang menjadi berbondong-bondong untuk membentuk P3SRS.

Padahal, lanjut Razman, mengelola apartemen bukanlah hal yang mudah. Perlu badan atau orang yang profesional dalam melakukan pengelolaan.

“Tidak mudah mengurus lift, mengurus gedung, mengurus seluruh fasilitas dan mengurus hal-hal penting lainnya yang terkait keamanan dan layanan untuk penghuni yang jumlahnya ribuan,” imbuh dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.