Tantangan Program Rumah Bersubsidi

Mengapa? Karena saat ini Indonesia memiliki sekitar 85 juta orang milenial. Sungguh, jumlah itu merupakan peluang bisnis yang terbuka lebar.

Kedua, perluasan penerima KPR FLPP itu jangan-jangan membuat MBR berpendapatan Rp 4 juta per bulan akan "tersisih" oleh MBR berpendapatan Rp 8 juta per bulan.

Hal ini dimungkinkan, karena praktik lazim bank umum akan lebih mempertimbangkan calon nasabah KPR dengan pendapatan yang lebih tinggi.

Selain itu, juga sebagai upaya bank untuk bertindak hati-hati (prudent banking) dalam mengucurkan kredit.

Logikanya, bank umum pasti akan menjaga kualitas kredit dengan memperbaiki rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL).

Statistik Perbankan Indonesia yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat NPL bank umum membaik dari 2,59 persen per Desember 2017 menjadi 2,37 persen per Desember 2018. Rasio itu masih jauh di bawah ambang batas 5 persen.

Sementara itu, NPL untuk Pemilikan Rumah Tinggal (KPR) menipis dari 2,53 persen menjadi 2,31 persen.

Demikian pula NPL untuk Pemilikan Flat atau Apartemen (KPA) menipis dari 2,13 persen menjadi 1,83 persen. Ini kabar yang menyejukkan.

Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) perlu mengingatkan bank umum yang menyalurkan KPR FLPP untuk jangan menomorduakan nasabah dengan pendapatan yang lebih rendah.

Dengan demikian, target program KPR FLPP dapat segera tercapai.

Ketiga, BI juga dituntut untuk menjaga suku bunga acuan (BI 7 day reverse repo rate/BI 7 DRRR) pada level yang mampu mendorong pertumbuhan sektor riil.

Minimal, BI mampu mempertahankan BI 7 DRRR pada level enam persen. Hal itu dapat dimungkinkan karena suku bunga acuan Amerika Serikat (The Fed Fund Rate/FFR) diprediksi tidak sesangar sebelumnya.

Artinya, FFR diprediksi akan tertahan pada level 2,25 persen hingga 2,50 persen.

Buahnya, KPR di luar FLPP juga akan berkembang lebih subur. Ingat bahwa kebangkitan sektor properti akan mampu menggairahkan minimal 170 industri ikutan lainnya.

Ambil contoh: semen, pasir, genteng, keramik, batu kali, batu bata, kayu (kusen, pintu, mebel), baja ringan, besi, paku, cat dan listrik.

Keempat, akan lebih menawan jika perumahan dibangun berbasis transit oriented development (TOD).

Dengan bahasa lebih bening, pembangunan perumahan yang terintegrasi dengan transportasi seperti jalur rel kereta api dan kereta ringan (light rail transit/LRT) dan moda raya terpadu (mass rapid transit/MRT).

KOMPAS.com/ARIMBI RAMADHANI Maket salah satu proyek transit oriented development (TOD) yang dikembangkan Adhi Karya.

Kelima, pemerintah wajib mempertimbangkan skema pembiayaan pembangunan perumahan bersubsidi itu.

Untuk itu, pemerintah perlu menyediakan alokasi dana dalam APBN sehingga lebih menjamin ketersediaan dana. Ujungnya, target kesenjangan pasokan rumah (backlog) 5,4 juta rumah pada 2019 bakal tercapai.

Keenam, pada 29 Maret 2019, telah terpilih Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang mengatur, mengawasi dan melakukan tindak turun tangan terhadap pengelolaan Tapera untuk melindungi kepentingan peserta.

BP Tapera dituntut untuk segera melaksanakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera.

dengan begitu, bukan hanya pekerja formal tetapi pekerja informal sebagai peserta Tapera juga dapat menikmati program KPR FLPP.

Ketujuh, secara keseluruhan bergairahnya sektor properti juga akan membantu menekan tingkat pengangguran terbuka yang kini mencapai 5,34 persen per Agustus 2018. 

Dengan ragam pertimbangan demikian, program KPR FLPP dapat berjalan mulus dengan potensi risiko kredit bermasalah lebih rendah.