Pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor Dipercepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan Tanjung Selor, ibu kota Kalimantan Barat, sebagai kota baru mandiri (KBM) dipercepat.

Hal tersebut ditandai dengan ditandatanganinya kesepakatan rencana aksi pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan KBM Tanjung Selor di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu (27/3/2019) lalu.

Menko Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, penandatanganan ini merupakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 guna pengembangan 10 KBM terpadu.

Selain Tanjung Selor, sembilan kota lainnya yaitu Palembang, Padang, Pontianak, Banjarbaru, Maja, Makassar, Manado, Sorong dan Jayapura.

Dengan pembangunan ini, diharapkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa dapat terus diciptakan.

"Terdapat empat langkah awal pembangunan KBM Tanjung Selor," kata Darmin dalam keterangan tertulis, Kamis (28/3/2019).

Pertama, merevisi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulungan.

Baca juga: Tiga Opsi Ibu Kota Baru Belum Punya RDTR

Kedua, menyusun rencana pembangunan Tanjung Selor secara lebih terpadu, termasuk menyusun tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif.

Berikutnya, mempersiapkan infrastruktur fisik dan SDM yang dapat mendukung berkembangnya Kota Tanjung Selor berdasarkan perencanaan yang matang dan berbasis spasial.

Terakhir, menyusun rencana kerja pembangunan Kota Mandiri Tanjung Selor.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hadi Sucahyono mengungkapkan, saat ini Tanjung Selor masih berkedudukan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah.

Ke depan, kota ini akan didorong menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang dapat menjadi simpul bagi pengembangan ekonomi di kabupaten/kota di sekitarnya.

"Untuk mewujudkan hal tersebut, BPIW pada tahun 2017 telah menyusun Masterplan dan Development Plan (MPDP) infrastruktur PUPR serta Pra Desain Kawasan Prioritas Kota Baru Tanjung Selor yang berisi konsep pengembangan serta indikasi kebutuhan infrastruktur PUPR yang terpadu," kata Hadi.

Pada tahun ini, Kementerian PUPR tengah melaksanakan serangkaian kegiatan seperti pembangunan Jalan Long Nawang-Long Pujungan di Kabupaten Malinau, pembangunan Embung Indulung di Kota Tarakan, rehabilitasi dan renovasi satuan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Kaltara.

"Kemudian, pembangunan rumah khusus dan pembangunan jaringan perpipaan SPAM," ujarnya.

Di samping itu, BPWI pada tahun ini juga membantu pemerintah daerah untuk melakukan review design kawasan pemerintahan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor yang seluas 800 hektar serta menyusun rencana pengembangan tahap pertama yang mencapai 200 hektar.

Adapun untuk tahun 2020, ungkap Hadi, telah direncanakan sejumlah pembangunan proyek infrastruktur PUPR di Provinsi Kaltara, antara lain pembangunan Jalan Malinau–Long Semamu 1 dan 2.

Kemudian pembangunan Embung Sei Limau di Pulau Sebatik, pembangunan TPS 3R di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan serta pembangunan rumah khusus.