Kritik Pengamat soal Pembangunan Tol Lampung hingga Aceh

Kompas.com - 27/03/2019, 19:38 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan ketika. meresmikan tol Trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar di Gerbang Tol Natar, Lampung Selatan, Lampung, Jumat (8/3/2019). Presiden meresmikan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Bakauheni - Terbanggi Tinggi Besar sepanjang 140,9 KM dalam rangka konektivitas dan percepatan jalur distribusi dari Pulau Jawa ke Sumatera atau sebaliknya.ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A Presiden Joko Widodo memberikan sambutan ketika. meresmikan tol Trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar di Gerbang Tol Natar, Lampung Selatan, Lampung, Jumat (8/3/2019). Presiden meresmikan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Bakauheni - Terbanggi Tinggi Besar sepanjang 140,9 KM dalam rangka konektivitas dan percepatan jalur distribusi dari Pulau Jawa ke Sumatera atau sebaliknya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerataan pembangunan yang dilakukan pemerintah, salah satunya dengan membangun jaringan Tol Trans-Sumatera dinilai belum tepat dilaksanakan.

Sebab, selain membutuhkan investasi sangat besar, pengguna jalan tol tersebut juga masih dipertanyakan.

"Terus terang saja, pembangunan tol dari Lampung sampai Aceh itu yang lewat nanti siapa?" kata pengamat infrastruktur Bambang Susanto Priyohadi kepada Kompas.com, Rabu (27/3/2019).

Memang, kata dia, di beberapa wilayah Sumatera membutuhkan pembangunan jalan tol lantaran pertumbuhan ekonominya sudah bersifat regional.

Misalnya, wilayah seperti Medan dan Palembang, yang tingkat perekonomiannya relatif lebih bagus dibandingkan wilayah lainnya.

Pembangunan jalan tol di kedua wilayah ini sangat mendesak untuk direalisasikan guna mempercepat mobilitas orang, barang, dan jasa.

Baca juga: Pengamat Prediksi Tol Aceh Bakal Sepi Saat Beroperasi

Namun, untuk wilayah lain yang belum menerapkan sistem ekonomi regional, menurut Bambang, tidak memerlukan jalan tol.

"Itu pun (di Medan dan Palembang) hanya untuk kebutuhan urban, bukan regional. Padahal jalan tol itu sebagian besar untuk mendukung kebutuhan regional. Ini yang jadi penting, karena poin urgensinya tidak muncul di situ," imbuh dia.

Alangkah lebih baik, Bambang menilai, bila jalan arteri atau jalan nasional yang ada saat ini ditingkatkan kualitasnya.

Dengan demikian, dampak pertumbuhan ekonomi pun dapat lebih cepat dirasakan oleh masyarakat.

"Kalau jalan tol itu sifatnya free way, tidak boleh berhenti. Nah nanti pertumbuhan apa yang akan dibangun di situ. Jadi jalan nasional yang harus diperkuat, jangan jalan tol," tuntasnya.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menilai, masyarakat Aceh sangat mendukung pembangunan proyek Tol Banda Aceh-Sigli. Hal itu terlihat dari proses pembebasan lahan yang berjalan cukup cepat.

Baca juga: Soal Perkembangan Tol Aceh, Pengamat: Jokowi Over-claimed

Menurut dia, sejauh ini lahan yang telah dibebaskan dan dibersihkan mencapai 21 kilometer dari total kebutuhan sepanjang 75 kilometer.

Padahal, groundbreaking atau peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan baru dilaksanakan pada pertengahan Desember 2018.

"Laporan yang saya terima hari ini melampaui target," kata Jokowi seperti dilansir dari Antaranews.com, Selasa (26/3/2019).

Ia menilai, pesatnya pembangunan jalan tol ini tidak terlepas dari dukungan dan keinginan masyarakat Aceh untuk segera memiliki jalan tol yang tersambung hingga ke Lampung.

"Masyarakat Aceh sangat mendukung sekali kehadiran tol sebab pembangunannya berjalan lancar. Tapi kalau pembebasannya bermasalah berarti itu tidak mendukung," ujarnya.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X