Kompas.com - 12/03/2019, 19:14 WIB
Fauzi Putra Kompas.com / Dani PrabowoFauzi Putra

Salah satu kelemahan dalam penataan tata kota di Indonesia, menurut dia, ada pada banyaknya tumpang tindih peraturan antara pusat dan daerah.

"Seperti contohnya Perhutani. Perhutani punya peraturan, kota punya peraturan, di mana seharusnya wilayah-wilayah yang tidak bisa dipakai itu dipakai," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Contoh di daerah saya itu di kawasan Bandung Utara, masalahnya di mana? Banyak bangunan yang didirikan di sana tidak sesuai peraturan yang ada," Fauzan memberi contoh.

Tak bisa langsung masuk

Ditemui terpisah, Basuki menyatakan, meski mendapatkan garansi masuk Kementerian PUPR dari Presiden, hal itu tidak serta merta membuat Fauzan dapat masuk kementerian yang dipimpinnya begitu saja.

Basuki menegaskan, untuk menjadi seorang aparatur sipil negara (ASN), diperlukan serangkaian tes yang harus dilewati. Hal ini juga berlaku untuk ASN di kementerian/lembaga lainnya.

"Mungkin bisa kita tarik ke magang atau BUMN terlebih dahulu," tuntas Basuki.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.