Soal Skema Baru FLPP, Pemerintah Pantang Tarik Kebijakan

Kompas.com - 06/03/2019, 20:00 WIB
Rumah khusus di Desa Ganti, Donggala, Sulawesi Tengah. Gambar diambil Selasa (15/8/2017). Arimbi RamadhianiRumah khusus di Desa Ganti, Donggala, Sulawesi Tengah. Gambar diambil Selasa (15/8/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih menggodok skema baru pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi aparatur sipil negara ( ASN) dan TNI/Polri.

Pemerintah tak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan guna menghindari terjadinya polemik pada kemudian hari.

"Kami sekarang lagi mematangkan, supaya ketika policy-nya dikeluarkan, tidak ditarik lagi. Tidak seperti itu," ucap Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko Djoeli Poerwanto di kantornya, Selasa (5/3/2019).

Baca juga: Skema Baru, ASN Bergaji Rp 8 Juta Per Bulan Bisa Beli Rumah Subsidi

Terdapat perubahan batas maksimum penghasilan penerima bantuan subsidi KPR FLPP yang sebelumnya dari Rp 4 juta hingga Rp 7 juta per bulan menjadi Rp 8 juta per bulan.

Sebelumnya, dalam Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 26 Tahun 2016 ditetapkan, penerima subsidi melalui skema FLPP adalah hanya Golongan I dan II ASN/TNI/Polri dengan penghasilan dari Rp 4 juta hingga maksimal Rp 7 juta per bulan.

Eko memastikan, kebijakan baru ini tak akan menghambat masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 4 juta dan Rp 7 juta untuk mengakses bantuan hunian subsidi. 

"Itu kan (Rp 8 juta) angka maksimum. Yang Rp 4 juta maupun Rp 8 juta angka maksimum. Yang di bawah itu boleh-boleh saja (ambil KPR subsidi)," tuntas Eko.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X