Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bakal Adopsi Skema Jalan Tol, Pemerintah Kaji KPBU Rusunami

Kompas.com - 05/03/2019, 14:28 WIB
Dani Prabowo,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah menggodok skema kerja sama baru dengan swasta dalam pembangunan rumah susun sederhana milik atau rusunami.

Skema ini bakal menyerupai kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk pembangunan jalan tol.

Direktur Perumusan Kebijakan dan Evaluasi pada Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Herry Trisaputra Zuna menilai, KPBU rusunami dimungkinkan karena kebutuhannya yang besar.

"Itu hajat hidup orang banyak. Semestinya lebih mudah untuk men-deliever ke yang lain," kata Herry dalam sebuah diskusi di Kementerian PUPR, Selasa (5/3/2019).

Munculnya gagasan ini, sebut dia, lantaran besarnya kebutuhan anggaran yang diperlukan pemerintah untuk membiayai seluruh proyek infrastruktur. Sementara, ketersediaan anggaran sangat terbatas.

Baca juga: Pemerintah Naikkan Anggaran Program Bedah Rumah Jadi Rp 4,28 Triliun

Hingga 2030, Kementerian PUPR membutuhkan dana sekitar Rp 2.058 triliun untuk menyelesaikan seluruh proyek yang telah direncankan.

Sementara, anggaran pemerintah dalam APBN 2020-2024 hanya mampu memenuhi 30 persen atau sekitar Rp 623 triliun dari total kebutuhan pembiayaan infrastruktur.

Sisanya, Rp 1.435 triliun diharapkan dapat dipenuhi dari anggaran non-APBN, termasuk swasta.

Secara rinci, kebutuhan anggaran Rp 2.058 triliun tersebut akan digunakan untuk sektor sumber daya air sebesar Rp 577 triliun dengan target kapasitas tampung 68,11 meter kubik per tahun.

Kemudian jalan dan jembatan sebesar Rp 573 triliun dengan target jalan tol sepanjang 1.500 kilometer, jalan baru 2.500 kilometer, dan jembatan baru sepanjang 60.000 meter.

Selanjutnya, infrastruktur pemukiman sebesar Rp 128 triliun dengan target 88 persen air minum, dan 17.000 hektar kawasan kumuh tertangani, dan 85 persen sanitasi terbangun.

Terakhir, sektor perumahan sebesar Rp 780 triliun dengan target lima juta backlog  rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tertangani.

"Berapa ukurannya (pencapaiannya)? Tergantung, seberapa besar Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) bisa menjamin, seberapa besar uang idle yang bisa kita manfaatkan," tutup Herry.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com