Laporan JETRO Sebut Infrastruktur Bukan Lagi Kendala Investasi

Kompas.com - 28/02/2019, 14:24 WIB
President Director JETRO Keishi Suzuki (tengah) membacakan Laporan Tahunan JETRO, Rabu (27/2/2019). Dokumentasi JETROPresident Director JETRO Keishi Suzuki (tengah) membacakan Laporan Tahunan JETRO, Rabu (27/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Japan External Trade Organization ( JETRO) kembali menerbitkan laporan tahunan, Rabu (27/2/2019).

Laporan 2019 ini merupakan hasil survei yang dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan Jepang yang berada di 20 negara. Sebanyak 5 negara di Asia Timur, 9 negara di Asia Tenggara, 4 negara di Asia Barat, dan 2 negara di Oceania.

Respons perusahaan Jepang yang ada di Indonesia diperoleh dari 413 perusahaan dengan rasio efektif 22 persen.

Ada beberapa hal yang menarik dari laporan ke-32 tersebut, di antaranya infrastruktur yang tidak lagi muncul dalam tiga besar kendala investasi.

Baca juga: Society 5.0, Solusi Jepang Atasi Defisit Penduduk dan Infrastruktur

Padahal, infrastruktur dianggap sebagai "kondisi yang tidak memadai" oleh perusahaan-perusahaan Jepang dari 2009 hingga 2013.

Jika pada 2013, 73,2 persen responden menyebut kondisi "infrastruktur yang tidak memadai" sebagai risiko investasi. Namun, pada 2018 angka itu turun menjadi 52,5 persen.

"Tentu saja ini dapat dilihat sebagai keberhasilan dari langkah kebijakan pemerintah," kata President Director JETRO Keishi Suzuki dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Kamis (28/2/2019).

Suzuki menilai percepatan pembangunan infrastruktur yang dikerjakan dalam beberapa tahun terakhir merupakan kunci keberhasilan.

Berbanding terbalik dengan infrastruktur, tenaga kerja dan upah buruh serta ketidakpastian kebijakan pemerintah masih menjadi kendala.

Hanya 23,8 persen responden yang menganggap tenaga kerja dan upah buruh masih murah pada 2018. Padahal, pada 2009 sebanyak 45,8 persen responden diuntungkan dengan kondisi demikian.

Sementara ketidakpastian kebijakan pemerintah, terutama pemerintah daerah, akan menjadi isu besar pada masa yang akan datang.

Hal ini karena dari 2009 hingga 2018 responden mengatakan, tidak ada perubahan yang signifikan pada segmen kebijakan pemerintah.

Akibatnya, jumlah perusahaan Jepang yang berencana melakukan ekspansi dalam 1-2 tahun ke depan anjlok hingga setengahnya.

"Dapat kami pastikan bahwa penyebab utamanya adalah kenaikan upah buruh yang merupakan yang tertinggi di antara lima negara utama ASEAN dan kenaikan biaya pengadaan. Semoga ke depan pemerintah dapat memperbaiki isu tersebut," papar Suzuki.

Suzuki juga menyinggung beberapa poin lain, yakni rasio jumlah perusahaan Jepang yang mengalami keuntungan pada 2018 sebesar 65,5 persen.

Kemudian rasio ekspor terhadap penjualan naik menjadi 24,2 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Selanjutnya, perusahaan yang menjawab bahwa kenaikan biaya produksi dan jasa berdampak negatif sangat besar terhadap kegiatan usaha sebanyak 47 persen.

Meskipun minat terhadap pengadaan bahan baku dan komponen di dalam negeri demikian tinggi, tidak terlihat adanya perbaikan pada rasio pengadaan bahan baku dan komponen di dalam negeri.

"Meski demikian, secara umum 80 persen responden menyatakan keuntungan dalam berinvestasi di Indonesia dengan matrik skala pasar atau potensi pertumbuhan yang terus meningkat," ujar Suzuki.

Untuk diketahui, JETRO Jakarta sudah berdiri sejak 1959 dan sampai saat ini terus berinisiatif meningkatkan ekonomi bilateral antara Indonesia dan Jepang.

Sejak 1987 JETRO sudah mengadakan survei tahunan mengenai kondisi bisnis perusahaan Jepang di Asia dan Oceania, salah satunya Indonesia.

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X