Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Laporan JETRO Sebut Infrastruktur Bukan Lagi Kendala Investasi

Kompas.com - 28/02/2019, 14:24 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Japan External Trade Organization (JETRO) kembali menerbitkan laporan tahunan, Rabu (27/2/2019).

Laporan 2019 ini merupakan hasil survei yang dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan Jepang yang berada di 20 negara. Sebanyak 5 negara di Asia Timur, 9 negara di Asia Tenggara, 4 negara di Asia Barat, dan 2 negara di Oceania.

Respons perusahaan Jepang yang ada di Indonesia diperoleh dari 413 perusahaan dengan rasio efektif 22 persen.

Ada beberapa hal yang menarik dari laporan ke-32 tersebut, di antaranya infrastruktur yang tidak lagi muncul dalam tiga besar kendala investasi.

Baca juga: Society 5.0, Solusi Jepang Atasi Defisit Penduduk dan Infrastruktur

Padahal, infrastruktur dianggap sebagai "kondisi yang tidak memadai" oleh perusahaan-perusahaan Jepang dari 2009 hingga 2013.

Jika pada 2013, 73,2 persen responden menyebut kondisi "infrastruktur yang tidak memadai" sebagai risiko investasi. Namun, pada 2018 angka itu turun menjadi 52,5 persen.

"Tentu saja ini dapat dilihat sebagai keberhasilan dari langkah kebijakan pemerintah," kata President Director JETRO Keishi Suzuki dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Kamis (28/2/2019).

Suzuki menilai percepatan pembangunan infrastruktur yang dikerjakan dalam beberapa tahun terakhir merupakan kunci keberhasilan.

Berbanding terbalik dengan infrastruktur, tenaga kerja dan upah buruh serta ketidakpastian kebijakan pemerintah masih menjadi kendala.

Hanya 23,8 persen responden yang menganggap tenaga kerja dan upah buruh masih murah pada 2018. Padahal, pada 2009 sebanyak 45,8 persen responden diuntungkan dengan kondisi demikian.

Sementara ketidakpastian kebijakan pemerintah, terutama pemerintah daerah, akan menjadi isu besar pada masa yang akan datang.

Hal ini karena dari 2009 hingga 2018 responden mengatakan, tidak ada perubahan yang signifikan pada segmen kebijakan pemerintah.

Akibatnya, jumlah perusahaan Jepang yang berencana melakukan ekspansi dalam 1-2 tahun ke depan anjlok hingga setengahnya.

"Dapat kami pastikan bahwa penyebab utamanya adalah kenaikan upah buruh yang merupakan yang tertinggi di antara lima negara utama ASEAN dan kenaikan biaya pengadaan. Semoga ke depan pemerintah dapat memperbaiki isu tersebut," papar Suzuki.

Suzuki juga menyinggung beberapa poin lain, yakni rasio jumlah perusahaan Jepang yang mengalami keuntungan pada 2018 sebesar 65,5 persen.

Halaman:

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com