Rahasia Kementerian PUPR Sabet Penghargaan Pengelola Anggaran Terbaik

Kompas.com - 20/02/2019, 23:03 WIB
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, dalam Malam Orasi Penerima Anugerah Hamengku Buwono IX dalam rangka Dies Natalis ke-69 UGM (19/12/2018). Dok. UGM Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, dalam Malam Orasi Penerima Anugerah Hamengku Buwono IX dalam rangka Dies Natalis ke-69 UGM (19/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian PUPR menyabet peringkat ketiga kementerian/lembaga dengan kinerja penyerapan anggaran terbaik untuk tahun anggaran 2018.

Kementerian yang dipimpin Basuki Hadimuljono ini hanya kalah dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan yang berada di peringkat pertama dan kedua.

Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto mengatakan, lelang dini proyek infrastruktur menjadi kunci keberhasilan proses penyerapan anggaran dapat berjalan dengan baik.

Pada tahun 2019, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi sebesar Rp 110,73 triliun dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019. Sebanyak 84 persen di antaranya atau sekitar Rp 93 triliun digunakan untuk belanja modal.

"Itu katakanlah ini 2019, lelang sudah dimulai Oktober 2018. Nanti kontraknya setelah DIPA terbit 1 Januari kontrak," kata Widiarto di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Baca juga: Kementerian PUPR Raih Peringkat Ketiga Pengelolaan Anggaran

Selain lelang dini, ia menambahkan, ada beberapa proyek skala besar yang memang dirancang untuk digarap secara tahun jamak atau multiyears.

Dengan sistem tersebut, Kementerian PUPR dapat langsung bekerja tanpa harus menunggu anggaran cair.

"Jadi Januari kita tidak menunggu anggaran tapi kerja terus, dan ada penyerapan anggaran," imbuh Widiarto.

Terminal baru Bandara Ahmad Yani, Semarang, Kamis (19/7/2018).KOMPAS.com / MUHAMMAD IRZAL ADIAKURNIA Terminal baru Bandara Ahmad Yani, Semarang, Kamis (19/7/2018).
Widiarto menambahkan, dalam mempercepat pembangunan proyek infrastruktur, ada enam hal yang selalu ditekankan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, yaitu regulasi dan hukum, sumber daya manusia, dan pendanaan yang inovatif.

Kemudian, kepemimpinan, penerapan hasil riset dan teknologi, serta kelembagaan.

Selain itu, Kementerian PUPR juga berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain yang memiliki proyek saling bersinggungan.

Misalnya, Kementerian Perhubungan berencana membangun pelabuhan atau bandara, maka Kementerian PUPR akan menyiapkan akses jalannya.

Demikian halnya saat berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dalam mengatasi persoalan stunting.

Dalam hal ini, Kementerian PUPR menyediakan akses air bersih yang layak untuk digunakan masyarakat terkena stunting.

Untuk itu Kementerian PUPR telah mengoperasikan hidran umum dengan sumber air. Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Untuk itu Kementerian PUPR telah mengoperasikan hidran umum dengan sumber air.
Koordinasi, imbuh Widiarto, juga dilakukan dengan pemerintah provinsi yang hendak melaksanakan pembangunan infrastruktur di wilayah masing-masing.

"Untuk perencanaan saya pikir proses panjang dari Kementerian PUPR ini kami Februari sudah mulai merencanakan untuk 2020. Jadi, kami sudah konsultasi program dengan pemprov," pungkasnya.

Untuk diketahui, Kementerian PUPR mencatat realisasi fisik 92 persen dan penyerapan anggaran 90 persen dari pagu Rp 115,48 triliun pada 2018.

Dalam periode tahun 2015 hingga 2018, rata-rata realisasi penyerapan anggaran (2015-2018) oleh Kementerian PUPR mencapai 89,5 persen dan realisasi fisik APBN 92,75 persen.




Close Ads X