Cegah Korupsi Infrastruktur, BPK dan KPK Harus Diperkuat

Kompas.com - 17/02/2019, 20:13 WIB
Ilustrasi jalan tol malam hari. Jalopnik.comIlustrasi jalan tol malam hari.

Baca juga: Infrastruktur Transportasi dan Tata Ruang Kota, Bisakah Dikendalikan?

Ini artinya, untuk mengupayakan tercapainya kesejahteraan rakyat, pemerintah menempuh jalur pembangunan infrastruktur sebagai prasayarat utama.

Namun pada saat yang sama, ketika terjadi peningkatan anggaran yang besar pada 2016 ke 2017, justru terjadi kasus korupsi dan suap yang besar terkait pengadaan sektor ini pada 2017.

"Negara ditaksir merugi hingga Rp 1,5 triliun dengan nilai suap mencapai Rp 34 milyar. Jumlah kerugian negara akibat korupsi anggaran infrastruktur ini lebih tinggi dibanding tahun 2016 yang nilainya sekitar Rp 680 miliar," ungkap Akhmad.

Sementara itu, korupsi proyek pembangunan infrastruktur transportasi menempati peringkat pertama dengan 38 kasus dan membuat kerugian negara mencapai Rp 575 miliar.

Diikuti oleh penyimpangan proyek infrastruktur pendidikan 14 kasus dengan nilai kerugian negara Rp 43,4 miliar, dan korupsi pembangunan infrastruktur desa sebanyak 23 kasus dengan kerugian negara Rp 7,9 miliar.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X