Moeldoko Sebut Egois Orang yang Menilai Miring Proyek Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan infrastruktur yang tengah digenjot pemerintah kerap dipandang miring oleh sejumlah pihak. Bahkan, ada yang berpendapat pembangunan infrastruktur tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Terhadap pandangan miring tersebut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai mereka adalah orang-orang egois yang hanya memikirkan diri sendiri.

Padahal di sisi lain, pembangunan yang dilakukan dalam bentuk Jalan Trans-Kalimantan, Jalan Tol Trans-Sumatera, dan Jalan Trans-Papua, misalnya, mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

"Banyak juga daerah menyampaikan bahwa Pak Jokowi itu Bapak Infrastruktur Indonesia. Sedikit orang yang mengkritisi pembangunan infrastruktur," kata Moeldoko dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (8/2/2019).

Ia mencatat, setidaknya ada sembilan isu terkait pembangunan infrastruktur yang selama ini kerap dilontarkan.

Pertama, ada anggapan bahwa pembangunan infrastruktur tidak menguntungkan masyarakat. Pemerintah hanya dianggap melakukan pencitraan lewat pembangunan tersebut.

Baca juga: Ini Alasan Naiknya Anggaran Infrastruktur 2019

Pandangan itu salah satunya dilontarkan Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta, Jumat (11/5/2018) lalu.

Saat itu, Fary menyebut maraknya pemberitaan tentang pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari pencitraan.

Namun, menurut Moeldoko, bila Presiden hanya mengejar pencitraan dan juga suara untuk Pemilu 2019, maka pembangunan tersebut tak perlu dilakukan di seluruh wilayah Indonesia.

"Cukup di Pulau Jawa sebagai konsentrasi penduduk Indonesia terbesar," imbuh Moeldoko.

Dok. Kementerian PUPR Jalan Tol Manado-Bitung

Kedua, pemerintah dianggap terlalu fokus membangun jalan tol. Menurut Moeldoko, sebenarnya banyak capaian pembangunan yang telah dilakukan pemerintah.

Mulai dari bandara, pelabuhan, jalan nasional, hingga berbagai fasilitas sosial lainnya.

Hal lain yang juga sering dikritik yaitu soal tol yang dibangun bukan untuk rakyat. Dengan masifnya pembangunan jalan tol seperti di wilayah utara Pulau Jawa, banyak pedagang yang gulung tikar.

Moeldoko mengatakan, untuk mengatasi persoalan tersebut pemerintah mengambil kebijakan dengan mengakomodasi UMKM untuk membuka usaha mereka di rest area.

Baca juga: Anggaran Infrastruktur 2019 Tembus Rp 415 Triliun