Demi Kepastian Investasi, Jokowi Minta Draft RDTR Dimatangkan

Kompas.com - 06/02/2019, 18:38 WIB
Pemerintah Kabupaten Trenggalek akan membuat regulasi baru mengenai RDTRK yang dituangkan dalam peraturan daerah KOMPAS.com/ SLAMET WIDODOPemerintah Kabupaten Trenggalek akan membuat regulasi baru mengenai RDTRK yang dituangkan dalam peraturan daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Graria dan Tata Ruang (ATR) mematangkan penyusunan rencana detail tata ruang ( RDTR) di daerah demi kepastian investasi.

Presiden menyampaikan permintaan tersebut saat membuka rapat kerja nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) di Istana Negara, Rabu (6/2/2019), seperti diceritakan Menteri ATR Sofyan Djalil.

Sofyan merespons positif permintaan tersebut, kendati pembentukan RDTR merupakan wewenang daerah. Namun secara kebijakan berada di tingkat pusat, tepatnya di Direktorat Jenderal Tata Ruang.

"Kami akan mematangkan RDTR. Ini wewenang ATR juga untuk menyusun draft kebijakan tata ruang yang efektif," kata Sofyan di Hotel Shangri-La Jakarta.

Hadirnya RDTR menjadi salah satu payung hukum yang penting dalam pembangunan wilayah pada masa depan.

Selain untuk memberikan kepastian dalam rangka investasi tetapi juga sebagai upaya pencegahan bila suatu saat terjadi bencana alam.

Baca juga: Kaleidoskop 2018: Upaya Digitalisasi di Tengah Minimnya Perda RDTR

Dengan penyusunan RDTR yang matang, segala potensi kerusakan akibat bencana pun dapat dipetakan sehingga dampak yang dirasakan akan seminimal mungkin.

"Dan harus pada level RDTR bukan RTRW. Kami sedang pikirkan bagaimana RTRW ini ditaruh di kursi belakang, tapi di depannya kami dorong supaya pemerintah daerah lakukan sebanyak mungkin RDTR. Tentu Online Single Submission (OSS) tidak bisa dilakukan dengan RTRW tapi dengan RDTR," tutur Sofyan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Abdul Kamarzuki mengatakan, dari 1.800-an rancangan peraturan daerah tentang RDTR, yang sudah menjadi perda baru 45 RDTR. Sementara yang lainnya masih dalam proses.

"Sebetulnya 1.800 itu bukan harga mati. Ke depan nanti mungkin bisa hampir 2.500-an RDTR tergantung dari kawasannya," kata Abdul di kantornya, Jumat (21/9/2018).

Menurut dia, tidak setiap wilayah kabupaten/kota memiliki satu perda RDTR. Beberapa bahkan ada yang memiliki 2-3 perda tergantung dari luas wilayahnya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X