60 Persen Eksplorasi Darat, SKK Migas Butuh Bantuan Kementerian ATR

Kompas.com - 28/01/2019, 14:53 WIB
Penandatanganan nota kesepahaman sertifikat tanah antara Kementerian ATR/BPN dan SKK Migas, di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (28/1/2019). Erwin Hutapea/Kompas.comPenandatanganan nota kesepahaman sertifikat tanah antara Kementerian ATR/BPN dan SKK Migas, di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (28/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas M Atok Urrahman mengatakan, setiap tahun kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas (migas) di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagian besar aktivitas tersebut dilakukan di daratan, jumlahnya lebih dari 60 persen. Dapat dipastikan, hal itu membutuhkan tanah sebagai obyek pengerjaan.

Namun, ada berbagai masalah yang dihadapi di lapangan terkait dengan pengadaan tanah, misalnya pemilik tanah yang menolak untuk menjual tanahnya, tata ruang yang tidak sesuai peruntukan, dan sengketa tanah.

Untuk itu, SKK Migas membutuhkan bantuan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna menyelesaikan berbagai problem terkait pembebasan tanah tersebut.

"Tidak jarang pengadaan tanah yang kami lakukan menghadapi kendala dan tantangan, seperti penolakan dari pemilik tanah, ketidaksesuaian tata ruang, adanya sengketa tanah, dan lainnya. Bantuan dari Kementerian ATR untuk memfasilitasi permasalahan tersebut sangat kami butuhkan,” ujar Atok Urrahman dalam acara penandatanganan kerja sama antara SKK Migas dan Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Senin (28/1/2019).

Baca juga: Kementerian ATR/BPN-SKK Migas Teken Percepatan Sertifikasi Tanah

Dia mengatakan, SKK Migas melakukan lebih dari 200 pengadaan tanah skala kecil setiap tahun.

Untuk tahun 2019, pihaknya sedang melakukan 13 pengadaan tanah skala besar, beberapa di antaranya merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Menurut Atok, pentingnya pengadaan tanah di sektor migas berbeda dari industri dan proyek lain yang lebih leluasa menentukan lokasi pekerjaannya.

Khusus di industri hulu migas, kebutuhan atas tanah sangat besar karena kegiatan pengeboran dan pembangunan fasilitas produksi dilakukan di sana.

Lokasinya pun tidak bisa sembarangan karena tergantung oleh struktur dan kondisi di bawah tanah.

Padahal, potensi cadangan migas bisa ditemukan di mana saja, makanya SKK Migas dan perusahaan produsen migas harus melakukan pengadaan tanah di atasnya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X