Kompas.com - 30/12/2018, 22:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan delapan tersangka terkait kasus dugaan suap terkait proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2017-2018.

Dari delapan yang ditetapkan, empat di antaranya merupakan pegawai Kementerian PUPR. Kini, kedelapan tersangka itu telah ditahan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kementerian PUPR sendiri memastikan tak akan melakukan intervensi apapun terhadap proses hukum yang kini sedang berjalan.

“Menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK atas empat oknum pegawai pada kedua Satuan Kerja (satker), dan akan bersikap kooperatif untuk membantu memberikan data dan keterangan yang dibutuhkan KPK dalam rangka mengidentifikasi status, proses, dan progres kegiatan proyek SPAM Umbulan-3 Pasuruan, Toba 1, Lampung, Katulampa, serta Palu, Sigi dan Donggala,” kata Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S Atmawidjaja dalam keterangan tertulis, Minggu (30/12/2018) malam.

Baca juga: Bawahannya Terjaring OTT KPK, Basuki Mengaku Kaget dan Sedih

Adapun keempat pegawai Kementerian PUPR yang diduga menerima suap tersebut adalah Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Kendati menyesalkan peristiwa tersebut, Endra menyatakan, masih mempertimbangkan untuk memberikan pendampingan hukum kepada oknum pegawai terkait selama berlangsungnya proses hukum.

Menurut Endra, selama ini Menteri PUPR Basuki Hadimuljono telah berulangkali mengingatkan untuk menghentikan praktik-praktik korupsi, ijon, penggelembungan, dan pemborosan dalam membelanjakan uang negara.

Terakhir, saat Raker Persiapan Program dan Kegiatan Tahun 2019 Tanggal 11 Desember 2018 lalu.

Baca juga: Ada Pejabat Terjaring OTT KPK, Basuki Pertimbangkan Bantuan Hukum

“Sangat menyesalkan dan terkejut atas peristiwa OTT KPK terhadap oknum pegawai yang bertugas pada kedua Satker diatas yang diduga menerima suap dari pihak penyedia jasa, meskipun telah berulangkali diingatkan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Rakor, Raker, dan berbagai kesempatan lainnya,” ujarnya.

Untuk diketahui, empat orang yang diduga memberikan suap kepada pegawai Kementerian PUPR yaitu Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih, Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) Irene Irma dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo (YUL).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.