TOD, Solusi atau Masalah?

Kompas.com - 14/12/2018, 08:50 WIB
Konsep apartemen terintegrasi transportasi massal atau Transit Oriented Development (TOD) yang memudahkan akses transportasi penghuninya dalam beberapa waktu terakhir menjadi tren hunian modern khas masyarakat di kota besar. Dok PT Pardika Wisthi SaranaKonsep apartemen terintegrasi transportasi massal atau Transit Oriented Development (TOD) yang memudahkan akses transportasi penghuninya dalam beberapa waktu terakhir menjadi tren hunian modern khas masyarakat di kota besar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Istilah Transit Oriented Development ( TOD) makin massif terdengar. Bahkan beberapa tahun terakhir, pengembangan proyek berbasis TOD mengemuka, menyusul percepatan pembangunan beberapa proyek infrastruktur transportasi seperti mass rapid transit ( MRT), dan juga light rail transit ( LRT).

Ini karena aspek terpenting dari TOD adalah integrasi antara properti dengan transportasi umum. Di Indonesia, proyek hunian TOD dibangun di tengah kota-kota besar yang dekat dengan fasilitas transportasi publik.

Pelaksanaan pembangunan hunian berbasis TOD diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan pertanahan Nasional (Permen ATR/Kepala BPN) Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit.

Baca juga: Negara Harus Intervensi Implementasi TOD BUMN

Namun peraturan ini dianggap belum cukup konkret dan jelas. Menurut Ketua Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), Bernardus Djonoputro, Selasa (11/12/2018), pemerintah hanya memberikan hak khusus pengelolaan dan pengembangan kawasan, memaksimalisasi gross floor area (GFA), sehingga pengelola bisa mendapatkan internal rate of return (IRR) yang menarik.

Padahal menurut Bernardus, ada hal yang lebih penting yakni pengeluaran anggaran yang harus dialokasikan pemerintah dengan tujuan melakukan peremajaan suatu kota.

Hal ini diakui Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid.

Dia mengaku, saat ini konsep TOD yang ideal diterapkan di Jakarta dan kota-kota lainnya masih dalam kajian dan terus digodok dengan melibatkan para ahli, akademisi, dan praktisi.

"Konsepnya belum ada. Namun karena kebutuhan perumahan demikian mendesak, per tahun 800.000 unit, kami jalankan secara paralel. Konsep dan pelaksanaan dilakukan bersamaan," jelas Khalawi menjawab Kompas.com, Kamis (13/12/2018).

Transportasi publik

IlustrasiAndyLeungHK/Pixabay Ilustrasi
Pengembagan proyek properti berbasis TOD umumnya mengandalkan infrastruktur transportasi misalnya kereta komuter, LRT dan MRT.

Kehadiran transportasi massal dinilai sebagai fasilitas yang wajib disediakan untuk kemudahan pergerakan orang-orang yang tinggal di kawasan hunian berbasis TOD.

Baca juga: TOD, Solusi Kemacetan dan Hunian Murah MBR

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X