Disesalkan, Gedung Pemerintahan Daerah Bak Gedung Putih - Kompas.com

Disesalkan, Gedung Pemerintahan Daerah Bak Gedung Putih

Kompas.com - 07/11/2018, 12:21 WIB
Kantor Walikota Palopobone.go.id Kantor Walikota Palopo

KOMPAS.com - Akhir-akhir ini mulai marak pembangunan atau pemugaran kantor-kantor pemerintahan. Beberapa di antaranya malah dirancang dengan corak arsitektur luar negeri.

Sebut saja Kantor Bupati Rokan Hilir, Kantor Walikota Palopo, hingga gedung Istana Wali Nanggroe di Aceh.

Sekilas, bentuk gedung-gedung ini memiliki kemiripan dengan Gedung Putih atau bangunan serupa, yakni berwana putih, besar, lengkap dengan pilar dan kubah.

Baca juga: Megahnya Gedung Negara, Kantor Kepresidenan di Papua

Kesan megah bahkan langsung terasa saat melihat atau pun memasuki bangunan-bangunan pemerintahan ini.

Namun menurut arsitek dari Badan Pelestarian Arsitektur Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Nasional Aditya W Fitrianto, hal tersebut justru tidak mencerminkan arsitektur Nusantara.

"Sangat disesalkan marak pembangunan fungsi pemerintahan di daerah menggunakan langgm atau gaya arsitektur yang tidak mencerminkan kekayaan khazanah arsitektur Nusantara," ujar Aditya menjawab Kompas.com, Rabu (7/11/2018).

Pengunjung Sedang Berswafoto di Depan Kantor Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Yang Mirip Dengan Istana Negara.KOMPAS.com/ Ahmad Winarno Pengunjung Sedang Berswafoto di Depan Kantor Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Yang Mirip Dengan Istana Negara.
Menurut Aditya, dibangunnya gedung pemerintahan yang meniru corak arsitektur luar negeri lantaran adanya perbedaan persepsi dalam melihat bangunan dengan kesan mewah dan megah.

"Padahal megah bisa juga dengan langgam arsitektur modern, bahkan banyak bangunan arsitektur era kolonial, terlihat mewah dan menarik," kata Aditya.

Selain meniru model bangunan mancanegara, terdapat dua bangunan pemerintah lain yang meniru arsitektur gedung lama, seperti bangunan Kantor Desa di Jember dan Kantor Bupati Boyolali. Aditya menuturkan, peniruan ini sangat tidak dianjurkan.

"Kalau itu bangunan heritageboleh, karena itu pelestarian. Tapi kalau menjiplak bangunan lama, sangat tidak dianjurkan karena tidak ada konteksnya," imbuh dia.

Langgam tradisional atau modern

Menurut Aditya, pembangunan gedung baru khususnya untuk kantor pemerintahan seharusnya menggunakan gaya arsitektur masa kini atau modern.

Selain itu, pemerintah setempat juga bisa mengambil langgam arsitektur Nusantara atau khas daerahnya.

Namun, harus ada perhatian khusus dalam menerapkan arsitektur Nusantara dalam tipologi dan kebutuhan bangunan sekarang.

"Memang tidak mudah mengadaptasi bangunan arsitektur Nusantara ke dalam tipologi bangunan kini, tapi harusnya bisa," ucap dia.

Pekerja menyelesaikan pembangunan di Kompleks Gedung Wali Nanggroe di Jalan Soekarno Hatta, Lampeuneureuet, Aceh Besar, Jumat (27/11/2015). Hingga kini kompleks meuligo wali yang dibangun sejak 2010 tersebut telah menghabiskan tak kurang dari 100 miliar rupiah dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA)SERAMBI/M ANSHAR Pekerja menyelesaikan pembangunan di Kompleks Gedung Wali Nanggroe di Jalan Soekarno Hatta, Lampeuneureuet, Aceh Besar, Jumat (27/11/2015). Hingga kini kompleks meuligo wali yang dibangun sejak 2010 tersebut telah menghabiskan tak kurang dari 100 miliar rupiah dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA)
Aditya menilai, banyak arsitek yang cukup kreatif dalam memberikan usulan dibanding sekadar menjiplak model bangunan dari luar negeri.

Cara lain adalah dengan memanfaatkan bangunan cagar budaya dengan pendekatan pelestarian.

Pendekatan tersebut bisa berupa pemugaran atau perlindungan, pengembangan atau pemanfaatan, dan pengelolaan.

Dengan cara ini, pemerintah juga terlibat untuk menjaga wajah kota secara berkelanjutan.

"Jadi baiknya, pemerintah provinsi atau pemkot dapat lebih arif dalam melihat wajah bangunan pemerintahnya, untuk lebih mengedepankan semangat kekinian dan atau melestarikan bangunan heritage atau pun dengan menggali khazanah arsitektur Nusantara setempat," ucap Aditya.

Pembangunan gedung ini digagas oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe. papua.go.id Pembangunan gedung ini digagas oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe.
Aditya mencontohkan pembangunan Gedung Nasional yang dibangun pada awal kemerdekaan.

Gedung tersebut didirikan sebagai simbol dan wujud syukur yang memiliki fungsi sosial layaknya Balai Rakyat.

Pembangunan Gedung Nasional menghadirkan desain yang sedang berkembang saat itu, yakni arsitektur modern.

Lebih lanjut, Gedung Nasional mengadopsi beberapa ragam arsitektur seperti art deco, de stilj, dan modern. Sehingga, pembangunan gedung ini memberikan kesan dan warna tersendiri.

"Alhasil berikan warna sendiri dan menjadi langgam baru disebut Jengki Style, dan bukan menjiplak bangunan di luar negeri," pungkas dia.



Close Ads X