Dari PSN hingga Larangan Berpolitik, Ini PR Kementerian PUPR 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, ada empat hal utama yang menjadi fokus pekerjaan kementeriannya pada masa akhir pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tahun depan.

Pertama, menjaga agar tugas khusus yang telah diberikan tetap berjalan, baik itu tugas berupa proyek strategis nasional (PSN), penanganan bencana, pembangunan pasar, maupun sekolah.

Di dalam Perpres Nomor 56 Tahun 2018 yang merupakan perubahan kedua Perpres Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN, terdapat 137 proyek infrastruktur bidang PUPR dari 227 PSN yang ditetapkan.

Baca juga: Jelang 2019, Serapan Anggaran Kementerian PUPR Baru 63 Persen

Jumlah tersebut terdiri atas 51 proyek bendungan, 6 proyek irigasi, 1 proyek tanggul laut, 64 proyek jalan tol, 4 proyek jalan nasional, 7 proyek air minum & sanitasi, dan 3 proyek perumahan.

Jumlah PSN bidang PUPR tersebut lebih sedikit dibandingkan yang ada dalam Perpres 58 tahun 2017 yang sebelumnya berjumlah 151 proyek, mengingat sebagian proyek sudah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan prioritas proyek.

"Fokus kedua adalah jangan berpolitik, dan mitigasi resiko," kata Basuki usai rapat kerja terbatas (rakertas) di Auditorium Kementerian PUPR, Senin (5/11/2018).

Fokus terakhir yaitu memastikan bahwa proyek yang telah berjalan tidak mangkrak. Meski demikian, bukan berarti bahwa proyek tersebut harus selesai 2019, seperti untuk pembangunan bendungan yang rata-rata menggunakan kontrak multiyears atau tahun jamak.

"Atau misalnya jembatan yang sudah dipasang pilar-pilar tahun ini, terus ditinggal, itu (baru namanya) mangkrak. Tapi kalau belum selesai, bisa lanjut kan multiyears. Tidak ditinggal mangkrak, supaya lebih baik ke depan," tutur Basuki.

Lelang dini

Basuki melanjutkan proses lelang dini untuk proyek Tahun Anggaran 2019 masih dalam tahap persiapan. Kementerian PUPR sendiri mendapatkan anggaran sebesar Rp 110,73 triliun pada tahun depan.

"Persiapan lelang dini November sudah harus lelang," kata Basuki.

Dari alokasi tersebut, sekitar Rp 75,7 triliun atau 84,6 persen digunakan untuk belanja modal, Rp 32,49 triliun untuk belanja barang dan Rp 2,5 triliun atau 2,3 persen untuk belanja pegawai.

Adapun dari total alokasi belanja barang, Rp 17,93 triliun di antaranya atau sekitar 16,2 persen digunakan untuk belanja berkarakter modal, dan 13,1 persen atau Rp 14,55 triliun digunakan untuk belanja tidak berkarakter modal.

Terkait proses lelang dini, Basuki menuturkan, ada 3.926 paket pekerjaan senilai Rp 32,61 triliun yang akan dilelang dini dalam waktu dekat.

Rinciannya, lelang dini untuk Setjen Rp 2,2 miliar (4 paket), Ditjen Sumber Daya Air Rp 388,37 miliar (66 paket), Ditjen Bina Marga Rp 30,43 triliun (3.446 paket), dan Ditjen Cipta Karya Rp 375,55 miliar (54 paket).

Kemudian, Ditjen Penyediaan Perumahan Rp 1,39 triliun (314 paket), Ditjen Pembiayaan Perumahan Rp 4,76 miliar (5 paket) dan BPSDM Rp 6,36 miliar (7 paket).