Kompas.com - 24/10/2018, 16:32 WIB
Pengamat properti Panangian Simanungkalit punya pendapat berbeda mengenai kehadiran CBD baru di Jakarta. Menurutnya, tidak mungkin ada CBD baru, selain pusat bisnis di kawasan segitiga emas. Tabita / KOMPAS.comPengamat properti Panangian Simanungkalit punya pendapat berbeda mengenai kehadiran CBD baru di Jakarta. Menurutnya, tidak mungkin ada CBD baru, selain pusat bisnis di kawasan segitiga emas.
Editor Latief

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat properti Panangian Simanungkalit dalam diskusi di Jakarta, Rabu (24/10/2018), menyatakan bahwa pemerintah sudah semestinya membuat kementerian khusus pembangunan perumahan agar lebih fokus. Kementerian itu hadir untuk memperkuat sisi pasokan (supply) hunian.

"Caranya dengan mensinkronkan regulasi pembangunan. Pengembang dan stakeholders perumahan itu diberdayakan," kata Panangian.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terkait penguatan pasokan, jelas Panangian, dapat dilakukan melalui kebijakan terkait lahan, perizinan, serta kredit konstruksi.

"Sekarang ini kehadiran pemerintah di sisi suplai terasa masih kurang kuat," katanya.

Panangian memberi contoh kebijakan terkait pengadaan lahan yang masih kurang mendukung secara maksimal upaya merumahkan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan terkait lahan yang diserahkan kepada mekanisme pasar (free market) membuat pihak swasta tertentu menguasai lahan.

"Harusnya, pemerintah itu bikin zonasi penggunaan lahan sehingga pembangunan rumah buat rakyat dapat lebih mudah diwujudkan. Nah, sekarang visi pemerintah dan BUMN tidak sinkron untuk pengadaan hunian. Masih lips service," ucap Panangian. 

Untuk itu, menurut Panangian, hal paling penting adalah Program Sejuta Rumah (PSR) masih perlu digarap secara lebih transparan agar niat merumahkan MBR dapat terealisasi maksimal.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sendiri mengklaim bahwa realisasi pembangunan rumah hingga Oktober 2018 mencapai 802.293 unit.

"Tapi, berapa banyak hunian atau rumah yang dibangun itu sebenarnya bisa dilihat dari penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit pemilikan apartemen (KPA) karena mayoritas pembelian rumah menggunakan sistem kredit," kata Panangian.

Sementara itu, Data Colliers International Indonesia menyebutkan bahwa jumlah pengguna KPR/KPA terus bertambah di Tanah Air. Pada 2013, pengguna skema itu dalam pembelian properti sekitar 16 persen, tetapi pada 2018 melejit menjadi 33 persen.

Karena itu, lanjut Panangian, jika pada 2017 disebutkan ada pembangunan sekitar 922 ribu unit hunian, semestinya besaran KPR/KPA juga pararel pertumbuhannya. Pada 2017, pertumbuhan KPR/KPA tercatat 11,3 persen dengan nilai akumulasi penyaluran sekitar Rp 410 triliun.

"Tahun lalu besaran penyaluran KPR/KPA itu sekitar Rp 32,7 triliun," papar Panangian.

Perbanyak rusunawa

Kementerian PUPR optimistis Program Sejuta Rumah (PSR) tahun ini dapat melampaui target. Hingga pertengahan Oktober 2018, PUPR mengklaim 850 ribu rumah sudah terbangun. Hal tersebut dikemukakan Plt Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid, pada Diskusi Taper di Jakarta, baru-baru ini.

"Kami optmistis sampai akhir Desember 2018 Program Sejuta Rumah bisa tercapai, bahkan lebih. Sampai pertengahan Oktober 2018 catatan kami sudah mencapai 850 ribu. Masih ada pengembang dan pihak lainnya yang belum melapor (capaian mereka)," kata Khalawi.

Dia mengatakan, PSR merupakan hasil kerja sama antara pemerintah dengan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk para pengembang properti. Program ini digulirkan sejak 2015 dan bertujuan menyediakan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Pasokan terbesar rumah tersebut masih fokus di Pulau Jawa yang cukup besar dan ada juga di Papua dan Sumatera," ujarnya.

Terkait data itulah, menurut Panangian, kebijakan perumahan sudah seharusnya bisa mengurangi jumlah selisih pasokan dan permintaan (backlog) perumahan. Solusi mengatasi backlog yang mencapai sekitar 13,5 juta salah satunya adalah dengan membuat rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

"Tapi, harus dicatat, rumah sewa yang dibangun itu sebaiknya di lokasi strategis, jangan di pinggir kota yang aksesnya tidak bagus. Misalnya, dengan cara proyek transit oriented development (TOD) yang dibangun BUMN menyediakan lebih banyak lagi rusunawa ketimbang rusunami," kata Panangian.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.