Pentingnya Investasi dan Pendanaan Mitigasi Bencana

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjadi salah satu pembicara High Level Dialogue on Disaster Risk Financing and Insuring (DRFI) in Indonesia: The National Strategy to Build Fiscal Resilience.

Dalam acara tersebut, Basuki mengatakan pentingnya meningkatkan investasi dan pendanaan untuk mengurangi risiko bencana. Hal ini sesuai dengan kesepakatan internasional Sendai Framework for Disaster Risk Reduction.

Baca juga: Terkait Relokasi, Masyarakat Terdampak Bencana Perlu Diedukasi

Basuki melanjutkan, sekitar 90 persen anggaran penanggulangan bencana dialokasikan untuk tahap tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi pasca-bencana.

Sementara anggaran untuk pencegahan dan persiapan pra-bencana masih sangat kecil, yakni sekitar 10 persen.

Basuki memberikan contoh, mitigasi bencana banjir dan kekeringan melalui pembangunan bendungan, normalisasi sungai, dan pengamanan pantai. Hal ini hendaknya tidak dimaknai sebagai biaya, namun investasi masa depan.

Selain itu, metode Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (Rekompak) yang dilakukan pasca gempa Yogyakarta tahun 2006, juga bisa menjadi percontohan.

Baca juga: Ini Lima Lokasi Alternatif Relokasi Warga Terdampak Gempa

Metode ini menempatkan komunitas sebagai aktor utama proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Komunitas tidak hanya membangun permukimannya kembali namun juga menjadi komunitas yang kuat.

Dari sisi biaya, pembangunan hunian pasca bencana dengan metode Rekompak juga lebih hemat dibandingkan cara konvensional.

Build Back Better

Upaya mitigasi juga dilakukan melalui pendekatan Build Back Better. Pendekatan ini berarti membangun kembali rumah atau bangunan yang hancur dengan risiko sama.

Selain itu, pendekatan ini juga bisa membangun masyarakat yang tangguh bencana untuk mengurangi risiko.

"Oleh karenanya rehabilitas dan rekonstruksi di Palu tidak hanya membangun kembali rumah yang rusak pada area terdampak," ujar Basuki melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Kamis (11/10/2018).

Lebih lanjut, Basuki mengatakan, pihaknya sedang merencanakan pembangunan kembali Kota Palu yang lebih tangguh terhadap bencana.

Untuk itu, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR bersama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Bappenas, BMKG, dan pemerintah setempat bekerja sama dalam membuat masterplan, termasuk rencana relokasi permukiman.

"Inilah Build Back Better," sebut Basuki.

Direktur Jenderal Cipta Karya Danis H. Sumadilaga mengatakan masyarakat harus menyadari bahwa Indonesia merupakan negara rentan bencana.

Salah satu upaya mitigasi yang dapat dilakukan adalah dengan membangun rumah yang memenuhi building code. Pembangunan ini, menurut Danis dapat tahan terhadap guncangan gempa.

Upaya mitigasi lainnya adalah dengan mematuhi zonasi yang telah ditetapkan, misalnya zona rawan bencana seperti sesar gempa, daerah sempadan pantai, atau daerah lereng.

"Dengan mitigasi tersebut otomatis akan mengurangi dampak kerusakan yang ditimbuulkan akibat bencana," ungkap Danis.

Dalam acara tersebut, hadir pula Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Jusuf Kalla memaparkan, selama ini, pembangunan aset tidak memperhitungkan asuransi. Apabila terjadi bencana semua menjadi beban APBN atau dari bantuan.

"Di Sulawesi Tengah, sekolah yang rusak diperkirakan berjumlah 2.000 unit dan 60.000 unit rumah. Tentunya memerlukan biaya yang besar. Acara ini menjadi momen tepat mencari solusi bagaimana upaya mengatasi bencana secara efektif, sementara ketahanan fiskal tetap terjaga," tutur Kalla.

Sementara Sri Mulyani menyampaikan, dengan frekuensi dan besarnya bencana yang terjadi di Indonesia, pembangunan kembali berbagai kerusakan akibat bencana, tidak bisa hanya mengandalkan APBN.

Ini karena belanja APBN sudah terikat dan dialokasikan untuk belanja rutin dan wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan transfer daerah.

Untuk itu pihaknya telah menyusun strategi pembiayaan dan asuransi risiko bencana untuk mendukung terciptanya masyarakat dan pemerintah yang tangguh bencana.

"Tahun 2019, kita akan memulai mengasuransikan gedung-gedung pemerintah," ujar Sri Mulyani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.