Upaya mitigasi lainnya adalah dengan mematuhi zonasi yang telah ditetapkan, misalnya zona rawan bencana seperti sesar gempa, daerah sempadan pantai, atau daerah lereng.
"Dengan mitigasi tersebut otomatis akan mengurangi dampak kerusakan yang ditimbuulkan akibat bencana," ungkap Danis.
Dalam acara tersebut, hadir pula Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
Jusuf Kalla memaparkan, selama ini, pembangunan aset tidak memperhitungkan asuransi. Apabila terjadi bencana semua menjadi beban APBN atau dari bantuan.
"Di Sulawesi Tengah, sekolah yang rusak diperkirakan berjumlah 2.000 unit dan 60.000 unit rumah. Tentunya memerlukan biaya yang besar. Acara ini menjadi momen tepat mencari solusi bagaimana upaya mengatasi bencana secara efektif, sementara ketahanan fiskal tetap terjaga," tutur Kalla.
Sementara Sri Mulyani menyampaikan, dengan frekuensi dan besarnya bencana yang terjadi di Indonesia, pembangunan kembali berbagai kerusakan akibat bencana, tidak bisa hanya mengandalkan APBN.
Untuk itu pihaknya telah menyusun strategi pembiayaan dan asuransi risiko bencana untuk mendukung terciptanya masyarakat dan pemerintah yang tangguh bencana.
"Tahun 2019, kita akan memulai mengasuransikan gedung-gedung pemerintah," ujar Sri Mulyani.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.