Pentingnya Investasi dan Pendanaan Mitigasi Bencana

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjadi salah satu pembicara High Level Dialogue on Disaster Risk Financing and Insuring (DRFI) in Indonesia: The National Strategy to Build Fiscal Resilience.

Dalam acara tersebut, Basuki mengatakan pentingnya meningkatkan investasi dan pendanaan untuk mengurangi risiko bencana. Hal ini sesuai dengan kesepakatan internasional Sendai Framework for Disaster Risk Reduction.

Baca juga: Terkait Relokasi, Masyarakat Terdampak Bencana Perlu Diedukasi

Basuki melanjutkan, sekitar 90 persen anggaran penanggulangan bencana dialokasikan untuk tahap tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi pasca-bencana.

Sementara anggaran untuk pencegahan dan persiapan pra-bencana masih sangat kecil, yakni sekitar 10 persen.

Basuki memberikan contoh, mitigasi bencana banjir dan kekeringan melalui pembangunan bendungan, normalisasi sungai, dan pengamanan pantai. Hal ini hendaknya tidak dimaknai sebagai biaya, namun investasi masa depan.

Selain itu, metode Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (Rekompak) yang dilakukan pasca gempa Yogyakarta tahun 2006, juga bisa menjadi percontohan.

Baca juga: Ini Lima Lokasi Alternatif Relokasi Warga Terdampak Gempa

Metode ini menempatkan komunitas sebagai aktor utama proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Komunitas tidak hanya membangun permukimannya kembali namun juga menjadi komunitas yang kuat.

Dari sisi biaya, pembangunan hunian pasca bencana dengan metode Rekompak juga lebih hemat dibandingkan cara konvensional.

Build Back Better

Upaya mitigasi juga dilakukan melalui pendekatan Build Back Better. Pendekatan ini berarti membangun kembali rumah atau bangunan yang hancur dengan risiko sama.

Selain itu, pendekatan ini juga bisa membangun masyarakat yang tangguh bencana untuk mengurangi risiko.

"Oleh karenanya rehabilitas dan rekonstruksi di Palu tidak hanya membangun kembali rumah yang rusak pada area terdampak," ujar Basuki melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Kamis (11/10/2018).

Lebih lanjut, Basuki mengatakan, pihaknya sedang merencanakan pembangunan kembali Kota Palu yang lebih tangguh terhadap bencana.

Untuk itu, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR bersama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Bappenas, BMKG, dan pemerintah setempat bekerja sama dalam membuat masterplan, termasuk rencana relokasi permukiman.

"Inilah Build Back Better," sebut Basuki.

Direktur Jenderal Cipta Karya Danis H. Sumadilaga mengatakan masyarakat harus menyadari bahwa Indonesia merupakan negara rentan bencana.

Salah satu upaya mitigasi yang dapat dilakukan adalah dengan membangun rumah yang memenuhi building code. Pembangunan ini, menurut Danis dapat tahan terhadap guncangan gempa.