Berita Menarik: Dukungan Dana Infrastruktur dan Fakta Seputar Gempa

JAKARTA, KOMPAS.com - Informasi yang mengisi daftar artikel menarik dan wajib diketahui di kanal Properti Kompas.com pada Selasa (9/10/2018) cukup beragam.

Ada berita tentang pembiayaan proyek infrastruktur Kementerian PUPR didukung skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Ada juga pembahasan penegakan aturan tentang pembangunan infrastruktur terkait kelayakan mendirikan bangunan di suatu daerah rawan bencana.

Berikut ini daftar artikel menarik lainnya: 

1. KPBU dukung sejumlah proyek infrastruktur Kementerian PUPR

Sejumlah proyek infrastruktur yang digarap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat dukungan pembiayaan dan penjaminan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Penandatanganan kerjasama tersebut dilakukan di sela-sela kegiatan Media Forum bertajuk "Creative and Innovative Financing: Showcasing Indonesia Model" pada ajang Annual Meeting 2018 IMF-World Bank di Nusa Dua, Bali, Senin (8/10/2018).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan, selama ini pihaknya terus berinovasi mencari skema pembiayaan baru guna mendukung penyelesaian proyek infrastruktur yang ditugaskan kepada PUPR.

Berita selengkapnya: Sejumlah Proyek Infrastruktur Kementerian PUPR Didukung KPBU-AP

2. Infrastruktur seharusnya sesuai konsep antisipasi bencana 

KOMPAS.com/ERWIN HUTAPEA Diskusi tentang bencana alam yang diadakan di Universitas Indonesia, Jakarta, Senin (8/10/2018).

Segala macam regulasi yang mengatur tentang kelayakan mendirikan bangunan di suatu daerah rawan bencana sudah ada di Indonesia. Namun, penerapan aturan tersebut tidak berjalan dengan semestinya.

Padahal, peraturan perlu ditegakkan dan dilaksanakan mengingat begitu masifnya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, seperti jalan, jembatan, dan perumahan.

Kepala Sub-Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah II Badan Pertanahan Nasional (BPN) Andi Renald Riandy mengatakan, gencarnya pembangunan infrastruktur belum tentu sesuai dengan konsep antisipasi dan ketahanan menghadapi bencana alam. 

Berita selengkapnya: Infrastruktur Masif Belum Tentu Sesuai Konsep Antisipasi Bencana

3. Sesuai data OSM, likuefaksi di Desa Jono Oge seluas 436,87 hektar 

KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Warga korban gempa bumi menyelamatkan barang berharga yang masih bisa digunakan di Petobo, Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (5/10/2018). Petobo menjadi salah satu wilayah yang paling parah terdampak gempa karena dilalui sesar Palu Koro.

Tak hanya wilayah Petobo yang hilang akibat fenomena likuefaksi saat gempa bumi bermagnitudo 7,4 mengguncang Sulawesi Tengah. Desa Jono Oge yang berada di Kabupaten Sigi juga turut terkena dampak likuefaksi.

Ratusan rumah di wilayah tersebut lenyap. Hal itu diketahui dari hasil pemetaan yang dilakukan Humanitarian OpenStreetMap (OSM) Team Indonesia beberapa waktu terakhir.

Dari peta yang diperoleh Kompas.com, Selasa (9/10/2018), fenomena likuefaksi terjadi di dua titik di desa tersebut, yaitu yang berbatasan dengan Desa Sidera serta Desa Lolu. 

Berita selengkapnya: Data OSM, Likuefaksi di Desa Jono Oge Seluas 436,87 Hektar

4. Pemetaan gempa mikrozonasi dibutuhkan untuk lengkapi rencana tata ruang 

KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Anggota TNI melakukan pencarian korban hilang akibat gempa bumi di Perumnas Balaroa, Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (6/10/2018). Gempa bumi Palu dan Donggala bermagnitudo 7,4 mengakibatkan sedikitnya 925 orang meninggal dunia dan 65.733 bangunan rusak.

Selain bencana alam gunung meletus, gempa juga menghantui hampir seluruh wilayah di Indonesia. 

Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Abdul Kamarzuki mengungkapkan, seluruh wilayah di Indonesia memiliki kerawanan terhadap gempa.

"Dari sudut pandang bencana lain dapat dikatakan tidak ada kabupaten atau pun kota di Indonesia yang bebas dari ancaman bahaya," ujar Abdul menjawab Kompas.com, Selasa (9/10/2018). Menurut dia, hanya Pulau Kalimantan yang relatif memiliki bahaya rendah. 

Berita selengkapnya: Lengkapi Rencana Tata Ruang, Pemetaan Gempa Mikrozonasi Dibutuhkan

5. Kesulitan menyusun peta wilayah terdampak gempa 

Kompas.com / Dani Prabowo Country Manager Humanitarian OpenStreetMap (OSM) Team Indonesia Yantisa Akhadi.

Bukan perkara mudah memetakan sebuah wilayah yang terkena dampak bencana seperti gempa bumi dan tsunami.

Diperlukan ketelitian dan akurasi tinggi untuk memastikan bahwa peta yang akan disampaikan kepada masyarakat benar-benar presisi.

Pasalnya, hal ini tak hanya menyangkut soal berapa banyak korban jiwa maupun luka-luka, serta jumlah bangunan yang rusak, tetapi juga mengenai mobilisasi logistik dan alat berat untuk proses evakuasi.

Berita selengkapnya: Sulitnya Menyusun Peta Wilayah Terdampak Gempa