JAKARTA, KOMPAS.com - Informasi yang mengisi daftar artikel menarik dan wajib diketahui di kanal Properti Kompas.com pada Selasa (9/10/2018) cukup beragam.
Ada berita tentang pembiayaan proyek infrastruktur Kementerian PUPR didukung skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Ada juga pembahasan penegakan aturan tentang pembangunan infrastruktur terkait kelayakan mendirikan bangunan di suatu daerah rawan bencana.
Berikut ini daftar artikel menarik lainnya:
1. KPBU dukung sejumlah proyek infrastruktur Kementerian PUPR
Sejumlah proyek infrastruktur yang digarap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat dukungan pembiayaan dan penjaminan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Penandatanganan kerjasama tersebut dilakukan di sela-sela kegiatan Media Forum bertajuk "Creative and Innovative Financing: Showcasing Indonesia Model" pada ajang Annual Meeting 2018 IMF-World Bank di Nusa Dua, Bali, Senin (8/10/2018).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan, selama ini pihaknya terus berinovasi mencari skema pembiayaan baru guna mendukung penyelesaian proyek infrastruktur yang ditugaskan kepada PUPR.
Berita selengkapnya: Sejumlah Proyek Infrastruktur Kementerian PUPR Didukung KPBU-AP
2. Infrastruktur seharusnya sesuai konsep antisipasi bencana
Segala macam regulasi yang mengatur tentang kelayakan mendirikan bangunan di suatu daerah rawan bencana sudah ada di Indonesia. Namun, penerapan aturan tersebut tidak berjalan dengan semestinya.
Padahal, peraturan perlu ditegakkan dan dilaksanakan mengingat begitu masifnya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, seperti jalan, jembatan, dan perumahan.
Kepala Sub-Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah II Badan Pertanahan Nasional (BPN) Andi Renald Riandy mengatakan, gencarnya pembangunan infrastruktur belum tentu sesuai dengan konsep antisipasi dan ketahanan menghadapi bencana alam.
Berita selengkapnya: Infrastruktur Masif Belum Tentu Sesuai Konsep Antisipasi Bencana
3. Sesuai data OSM, likuefaksi di Desa Jono Oge seluas 436,87 hektar