Kompas.com - 08/10/2018, 19:41 WIB
Anggota TNI menggunakan helikopter Mi-17 V-5 Skadron 31/Serbu Pusat Penerbangan Angkatan Darat Semarang menyalurkan bantuan logistik ke Desa Bolapapu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Kamis (4/10/2018). Desa ini adalah salah satu desa terdampak gempa Palu yang masih terisolir melalui jalur darat. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOAnggota TNI menggunakan helikopter Mi-17 V-5 Skadron 31/Serbu Pusat Penerbangan Angkatan Darat Semarang menyalurkan bantuan logistik ke Desa Bolapapu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Kamis (4/10/2018). Desa ini adalah salah satu desa terdampak gempa Palu yang masih terisolir melalui jalur darat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gempa bumi yang terjadi di Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, serta daerah di sekitar Sulawesi Barat sudah diprediksi sebelumnya oleh para ahli.

Namun, yang sulit diperkirakan adalah waktu terjadinya bencana tersebut.
Indikasi itu bisa dilihat dalam Buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia Tahun 2017.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Secara teknis sebenarnya berjalan cukup baik. Peta sumber dan bahaya gempa di Indonesia sudah dirilis tahun 2017. Itu bukan hal baru, Palu tinggal tunggu waktu," ujar Kepala Laboratorium Geoteknik Universitas Indonesia Widjojo Adi Prakoso dalam seminar bertema "Bencana Palu", Senin (8/10/2018) di Jakarta.

Baca juga: Pemerintah Prioritaskan Kualitas Huntap di Lokasi Rawan Gempa

Selain di Palu, kata dia, daerah lain yang terindikasi rawan gempa yaitu di sepanjang Pegunungan Bukit Barisan, mulai dari Provinsi Lampung sampai Aceh.

Selain itu, dari Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dikeluarkan Badan Standardisasi Nasional tentang bangunan tahan gempa juga secara teknis sudah disebutkan.

"Secara teknis sudah mencakup banyak hal, kami berusaha melakukan yang terbaik," ucap Widjojo.

Di samping itu, dari sisi perundangan, misalnya Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK), masalah tentang gempa juga sudah dibahas.

Bahkan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No 66/KPTS/M/2018 tentang Komite Keselamatan Konstruksi yang dikeluarkan tanggal 24 Januari 2018 pun sudah menjelaskan secara detail soal bahaya likuefaksi.

Peringatan soal bahaya gempa juga sudah diturunkan lebih jauh ke level peraturan daerah (perda). Meski demikian, yang dia ketahui baru untuk perda di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Saya belum pernah lihat secara spesifik seperti ini di daerah lain," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.