Kompas.com - 05/10/2018, 22:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah rentetan bencana alam mengguncang wilayah Palu, Donggala, Sigi, dan sekitarnya, pemerintah mulai menyiapkan rencana pembenahan tata ruang daerah terdampak. Terkait hal ini, beberapa usulan pembenahan kota pun mencuat.

Khusus untuk korban yang terkena likuefaksi, Kepala Bagian Humas Kementerian ATR/BPN Harison Mocodompit mengatakan, ada rencana pemerintah untuk merelokasi warga dari lokasi sebelumnya.

"Sesuai arahan pemerintah, kemungkinan besar akan dipikirkan soal relokasi karena lokasi tersebut sudah berbahaya untuk permukiman" tutur Harison menjawab Kompas.com, Jumat (5/10/2018).

Baca juga: Kementerian ATR Usulkan Relokasi untuk Korban Likuifaksi

Harison menambahkan opsi relokasi warga terdampak likuefaksi harus didahului dengan kajian geologi dan zonasi tata ruang serta mitigasi bencananya.

"Relokasi berarti lokasi baru, sertifikat baru. Bisa menggunakan metode land consolidation atau yang lainnya sesuai kondisi di daerah bencana," tutur Harison.

Untuk sertifikasi tanah, Harison mengatakan warga korban likuefaksi masih bisa mendapatkan haknya atas lahan mereka. Masyarakat juga akan mendapatkan sertifikat baru.

"Jika area pengganti cukup leluasa soal luasan tentu tidak akan kurang (luas tanah) dari sebelumnya," ucap Harison.

Presiden Jokowi saat mendatangi lahan lapang yang dulunya adalah komplek perumahan di Petobo, Sulawesi Tengah, Rabu (3/10/2018). Komplek perumahan itu habis tertimbun lumpur akibat adanya likuefaksi pasca gempa hebat di kota Palu.KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADO Presiden Jokowi saat mendatangi lahan lapang yang dulunya adalah komplek perumahan di Petobo, Sulawesi Tengah, Rabu (3/10/2018). Komplek perumahan itu habis tertimbun lumpur akibat adanya likuefaksi pasca gempa hebat di kota Palu.
Metode land consolidation, lanjut Harison memang sudah didesain untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Metode ini juga termasuk dengan penataan ruang lengkap dengan fasilitas umum serta fasilitas khusus yang dibutuhkan.

"Bahkan dengan kualitas lingkungan yang lebih baik ke depannya," imbuh dia.

Namun, penerapan metode ini juga harus memikirkan luas dan kondisi area pengganti.

Harison menambahkan, untuk proses ini Kementerian ATR/BPN tidak bekerja sendiri. Pihaknya juga bekerja sama dengan pemerintah daerah serta badan-badan terkait. 

Sebelumnya, Harison mengungkapkan, pihaknya menyiapkan beberapa langkah strategis penerbitan kembali sertifikat tanah bagi korban gempa.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga akan menggratiskan biaya penggantian sertifikat tanah yang rusak dan hilang.

Untuk itu, Kementerian ATR/BPN akan menyiapkan serta mengevaluasi anggaran yang masih belum terpakai sesuai dengan skala prioritas.

"Biaya penggantian sertifkat hilang atau rusak serta rekonstruksi atau pengembalian batas akan dibayar negara," ungkap Harison.

Selain menanggung biaya pembuatan sertifikat, pemerintah juga memberikan kemudahan dalam pendaftaran sertifikat tanah bagi korban gempa.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.