Menakar Nasib Proyek Infrastruktur Pasca Pilpres 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan infrastruktur memang menjadi salah satu fokus program kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla selama periode 2015-2019.

Maklum, pembangunan infrastruktur di negara ini sangat jauh tertinggal dibandingkan negara lain.

Padahal, pembangunan infrastruktur diyakini menjadi salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan daya saing bangsa.

Perpres Nomor 58 Tahun 2017 menyebutkan, terdapat 150 proyek strategis nasional yang digarap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Baca juga: Ada Defisit, Proyek Infrastruktur Kementerian PUPR Jalan Terus

Jumlah tersebut berkurang dari semula 151 proyek. Hal ini lantaran pembangunan fly over dari dan menuju Terminal Teluk Lamong, termasuk di bawah kewenangan Pelindo.

Namun, hingga kini belum sepenuhnya proyek-proyek itu rampung. Sementara, waktu efektif dari pemerintahan periode ini bekerja kurang dari setahun.

Lantas bagaimana nasib proyek-proyek tersebut kelak?

"Arahan Pak Menteri, jelas kita tidak ada (proyek) multi years baru tahun depan, kecuali bendungan dan irigasi. Karena bendungan tidak mungkin selesai dalam setahun. Pasti tiga, empat sampai lima tahun," kata Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto menjawab pertanyaan Kompas.com, Jumat (10/8/2018).

Dokumentasi Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Bendungan Tanju di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat.

Tahun ini, ada delapan proyek bendungan yang ditargetkan selesai yaitu Bendungan Rotiklot, Bendungan Muara Sei Gong, dan Bendungan Mila.