JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan infrastruktur memang menjadi salah satu fokus program kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla selama periode 2015-2019.

Maklum, pembangunan infrastruktur di negara ini sangat jauh tertinggal dibandingkan negara lain.

Padahal, pembangunan infrastruktur diyakini menjadi salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan daya saing bangsa.

Perpres Nomor 58 Tahun 2017 menyebutkan, terdapat 150 proyek strategis nasional yang digarap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Baca juga: Ada Defisit, Proyek Infrastruktur Kementerian PUPR Jalan Terus

Jumlah tersebut berkurang dari semula 151 proyek. Hal ini lantaran pembangunan fly over dari dan menuju Terminal Teluk Lamong, termasuk di bawah kewenangan Pelindo.

Namun, hingga kini belum sepenuhnya proyek-proyek itu rampung. Sementara, waktu efektif dari pemerintahan periode ini bekerja kurang dari setahun.

Lantas bagaimana nasib proyek-proyek tersebut kelak?

"Arahan Pak Menteri, jelas kita tidak ada (proyek) multi years baru tahun depan, kecuali bendungan dan irigasi. Karena bendungan tidak mungkin selesai dalam setahun. Pasti tiga, empat sampai lima tahun," kata Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto menjawab pertanyaan Kompas.com, Jumat (10/8/2018).

Kenyataannya, jumlah proyek yang telah diselesaikan Kementerian PUPR masih sedikit. Misalnya, dari 54 proyek bendungan, baru tiga yang selesai hingga akhir 2017 yaitu Bendungan Teritip, Bendungan Raknamo dan Bendungan Tanju.

Tahun ini, ada delapan proyek bendungan yang ditargetkan selesai yaitu Bendungan Rotiklot, Bendungan Muara Sei Gong, dan Bendungan Mila.

Kemudian Bendungan Logung, Bendungan Gondang, Bendungan Kuningan, Bendungan Sindang Heula dan Bendungan Passeloreng.

Baca juga: Tak Ada Penundaan Infrastruktur, Pemerintah Tetap Lakukan Efisiensi

Sisanya, ditargetkan selesai hingga akhir tahun depan. Saat ini, progres rata-rata bendungan yang belum selesai dikerjakan yaitu 34,12 persen.

Sementara untuk jalan tol, dari target 1.852 kilometer yang hendak dibangun dalam kurun waktu 2015-2019, baru 443 kilometer yang telah selesai.

Tahun ini, pemerintah menargetkan dapat menyelesaikan 648 kilometer, sepanjang 33 kilometer di antaranya didanai APBN dan 615 kilometer sisanya non-APBN.

Sejauh ini, baru 110,3 kilometer yang telah selesai. Artinya, masih ada pekerjaan rumah sekitar 537,7 kilometer.

Widiarto pun memastikan Kementerian PUPR akan menyelesaikan proyek yang telah direncanakan tepat waktu.

"Pada prinsipnya tidak ada multi years baru, jadi akan kita selesaikan," kata dia.