Terpopuler: Rumah Miliaran Rupiah hingga Anggaran Rusun Dicoret - Kompas.com

Terpopuler: Rumah Miliaran Rupiah hingga Anggaran Rusun Dicoret

Kompas.com - 09/08/2018, 20:00 WIB
Contoh rumah tapak di Callista Vista Residences di Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan.KOMPAS.com/ERWIN HUTAPEA Contoh rumah tapak di Callista Vista Residences di Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sudah sejak lama harga tanah di Jakarta mahal. Terbatasnya pasokan menjadi alasannya. Tak heran, bila untuk membeli sebuah rumah tak cukup dengan dana ratusan juta.

Kabar soal mahalnya rumah di Jakarta ini merajai kabar terpopuler di kanal properti Kompas.com, sepanjang Rabu (8/8/2018).

Kabar lain yang tak kalah menarik yaitu soal dicoretnya anggaran pembangunan rusun yang sedianya dapat digunakan oleh kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.

Berikut kabar selengkapnya:

1. Sulitnya cari rumah seharga Rp 500 jutaan di Jaksel

Meroketnya harga rumah di Jakarta membuat masyarakat mengalami kesulitan mencari rumah dengan harga terjangkau sesuai kantong.

Tingginya harga tanah berpengaruh signifikan terhadap banderol harga rumah. Tak mengherankan rumah tapak yang dipasarkan tidak ada yang dibanderol Rp 500 jutaan.

Rata-rata sudah menyentuh angka lebih dari Rp 1 miliar per unit. Bahkan, di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang notabene di luar pusat kota, sulit menemukan rumah dengan harga ratusan juta rupiah.

Liputan selengkapnya, baca di sini.

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis meninjau jembatan Maiskolan di Kecamatan Amanuban, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (8/8/2018).Sigiranus Marutho Bere/Kompas.com Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis meninjau jembatan Maiskolan di Kecamatan Amanuban, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (8/8/2018).

2. Jembatan penghubung dua negera di NTT nyaris ambruk

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis meninjau jembatan Maiskolan di Kecamatan Amanuban, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur ( NTT).

Kondisi jalan yang menghubungkan Kabupaten TTS dengan Kabupaten Malaka dan Timor Leste, serta sejumlah obyek wisata menarik di Pantai Selatan Pulau Timor tersebut nyaris ambruk.
"Saya sudah lihat ini, dan ini sangat membahayakan kendaraan jika melintas di atas jembatan ini. Padahal rusaknya sudah dari tahun 2015 lalu," kata Fary kepada Kompas.com, Rabu (8/8/2018).

Saat meninjau jembatan itu, Fary ditemani Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional X Provinsi NTT Muktar Napitupulu bersama sejumlah stafnya.

Menurut politisi asal daerah pemilihan NTT 2 itu, pembangunan jembatan tersebut sebenarnya merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi (Pemprov) NTT Tetapi setelah dicari tahu informasi, Pemprov NTT sendiri sudah mengajukan anggaran untuk pembangunan jembatan tersebut.

Baca juga: Fary Tinjau Jembatan Penghubung Dua Negara yang Nyaris Ambruk

Ilustrasi rumahApartementtherapy Ilustrasi rumah

3. Pengembang ini tawarkan kapling tanah Rp 8,35 juta/meter persegi

Siapa bilang lahan kosong di Jakarta sudah habis? Ternyata, masih banyak kavling siap bangun untuk dijadikan perumahan di wilayah ibu kota Indonesia ini.

Kendati tak sebanyak dan semasif apartemen dan rumah tapak, produk kavling siap bangun masih dijadikan sebagai andalan atau profit center para pengembang.

Salah satu pengembang yang masih menjual kavling siap bangun adalah PT Jagakarsa Realty yang memiliki lokasi proyek di Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

“Kami enggak cuma menjual rumah, tapi juga jualan tanah. Luas dan harganya beda-beda, tergantung posisinya,” ucap Ferdina, seorang tenaga penjualan, kepada Kompas.com, Selasa (7/8/2018) di Jakarta.

Terdapat 135 kavling yang tersedia di proyek bernama Casamora itu. Dari jumlah tersebut, saat ini tinggal tersisa 43 kavling.

Artinya, lebih dari dua pertiga stok kavling sudah laku terjual. Hal ini membuktikan minat masyarakat untuk membeli tanah tetap tinggi, baik untuk dibangun rumah maupun investasi.

“Tanah itu nanti bisa dibangun asalkan sudah bayar lunas. Tapi kalau mau dibangun juga enggak sembarangan, tampak depan rumahnya harus mengikuti syarat dari pengembang,” kata Ferdina.

Dari sisa kavling yang masih ada sekarang, luas paling kecil berukuran 275 meter persegi dengan harga lebih dari Rp 2,5 miliar atau sekitar Rp 8,35 juta per meter persegi.

 

Tiga perusahaan, yaitu PT Intiland Development Tbk, Grab Indonesia, dan BNI Syariah, menjalin kolaborasi strategis penyediaan dan pembiayaan rumah murah untuk pengemudi Grab. Kerja sama itu ditandatangani pada Rabu (8/8/2018).KOMPAS.com/HILDA B ALEXANDER Tiga perusahaan, yaitu PT Intiland Development Tbk, Grab Indonesia, dan BNI Syariah, menjalin kolaborasi strategis penyediaan dan pembiayaan rumah murah untuk pengemudi Grab. Kerja sama itu ditandatangani pada Rabu (8/8/2018).

4. Kini, 'driver' Grab bisa beli rumah Rp 350 jutaan dengan DP 5 persen

Pengemudi atau driver yang menjadi mitra kerja Grab Indonesia sekarang bisa membeli rumah dengan uang muka atau down payment (DP) 5 persen.

Dengan harga Rp 350 juta dan tenor kredit pemilikan rumah (KPR) 15 tahun, mitra Grab bisa mencicilnya dengan membayar Rp 3 juta per bulan.

Rumah yang dapat diakses oleh para mitra Grab Indonesia tersebut ada di kawasan Telaga Bestari, di Tangerang, dengan unit berluas 24/60 dan 24/70.

Kepastian ini dimungkinkan setelah penandatanganan kerja sama dilakukan pada Rabu (7/8/2018) antara Grab Indonesia, PT Intiland Development Tbk, dan PT Bank BNI Syariah.

Baca juga: Driver Grab Indonesia Bisa Beli Rumah Rp 350 Juta dengan DP 5 Persen

Ilustrasi rumah.Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Ilustrasi rumah.

5. Jangan karena ganti gubernur, program rumah rakyat dikorbankan

Pemerintah Provinsi baru saja mencoret anggaran pembangunan tiga rusun yang telah dianggarkan sebelumnya. Total anggaran tersebut sebesar Rp 712 miliar.

Adapun tiga rusun yang dimaksud yaitu Rusun Jalan Inspeksi BKT di Kelurahan Ujung Menteng, Rusun PIK Pulogadung, dan revitalisasi pembangunan Rusun Karang Anyar di Jakarta Pusat.

Namun, langkah itu dikritik oleh Dosen Kelompok Keahlian Perumahan Permukiman Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SKPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar.

"Yang namanya program harusnya berkesinambungan. Jangan karena beda gubernur, jadinya ingin mengganti judul program saja dari rusunawa jadi rumah lapis atau yang lain, sehingga ingin menunjukkan 'programnya' dia," tutur Jehan kepada Kompas.com, Rabu (8/8/2018).

Baca juga: Jangan karena Ganti Gubernur, Program Rumah Rakyat Dikorbankan


Komentar
Close Ads X