Jangan karena Ganti Gubernur, Program Rumah Rakyat Dikorbankan - Kompas.com

Jangan karena Ganti Gubernur, Program Rumah Rakyat Dikorbankan

Kompas.com - 08/08/2018, 18:00 WIB
Ilustrasi rumahBrianAJackson Ilustrasi rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan program rumah rakyat seharusnya dilakukan secara berkesinambungan. Meski rezim pemerintahan telah ganti, program positif sebaiknya tetap dilanjutkan.

Dosen Kelompok Keahlian Perumahan Permukiman Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SKPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar mengungkapkan hal tersebut menanggapi dicoretnya anggaran pembangunan dan perbaikan tiga rusun di Jakarta tahun ini.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta memutuskan untuk mematikan anggaran senilai Rp 712 miliar yang seharusnya digunakan untuk membangun tiga rusun.

Baca juga: NJOP Jakarta Naik, Bagaimana Nasib Rusun dan Apartemen Murah?

Ketiga rusun yang dimaksud yakni Rusun Jalan Inspeksi BKT di Kelurahan Ujung Menteng, Rusun PIK Pulogadung, dan revitalisasi pembangunan Rusun Karang Anyar di Jakarta Pusat.

"Yang namanya program harusnya berkesinambungan. Jangan karena beda gubernur, jadinya ingin mengganti judul program saja dari rusunawa jadi rumah lapis atau yang lain, sehingga ingin menunjukkan 'programnya' dia," tutur Jehan kepada Kompas.com, Rabu (8/8/2018).

"Kan kebutuhan masyarakat enggak bisa, waktu jamannya Ahok butuh, waktu gubernurnya Anies tiba-tiba enggak butuh. Enggak mungkin," imbuh dia.

Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, memang memiliki target untuk menyelesaikan persoalan backlog perumahan DKI yang mencapai 1,27 juta unit.

Di dalam situs jakartamajubersama.com, Anies-Sandi berharap ingin mengurangi backlog 300.000 unit dalam kurun waktu lima tahun. Itu artinya, setiap tahun ditargetkan ada 60.000 unit rumah yang terbangun.

Namun, hingga kini eksekusi program tersebut belum jelas. Alih-alih menyelesaikan program perumahan, anggaran pembangunan rusun yang semestinya dapat mencakup 1.951 unit hunian justru dicoret.

"Itu karena belum punya konsep. Kalau kita mau bahas itu, ya rekomendasikan untuk menyusun program yang baik. Jadi kalaupun mau dicoret, jangan semakin mundur, jangan semakin enggak jelas," kata dia.

Jehan lantas membandingkan bagaimana cara Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, dalam mengurangi angka backlog perumahan.

Saat itu, Ahok berjanji hingga akhir masa kepemimpinannya akan membangun 50.000 unit rusun. Artinya, target per tahun yakni 10.000 unit rusun.

"Tapi sekarag ini maunya gimana? Lebih enggak jelas lagi? Kalau programnya enggak jelas, konsep penyediaan rumah rakyat enggak jelas, target tiap tahun enggak jelas, ya jangan harap housing backlog Jakarta bisa tuntas, jangan harap pemukiman kumuh Jakarta bisa dihapus atau dihilangkan," tuntasnya.


Komentar
Close Ads X