Desain Berubah, Kapasitas Bendungan Temef Menyusut

KUPANG, KOMPAS.com - Bendungan Temef di Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), mengalami perubahan desain.

Kepala Seksi Pelaksanaan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Kupang Costandji Nait memberikan informasi terkait perubahan desain tersebut kepada Kompas.com, Kamis (24/5/2018).

"Perubahan desain ada pada kapasitas atau daya tampung. Memang awalnya 77 juta kubik air, tapi sesuai desain terakhir kapasitasnya berubah menjadi 45 juta kubik air," ucapnya.

Baca juga: Gubernur NTT Prihatin Bendungan Lambo Tak Kunjung Dibangun

Nait menjelaskan, Bendungan Temef dibangun menggunakan dana APBN senilai Rp 1,3 triliun, termasuk biaya supervisi Rp 48 miliar.

Luas genangan bendungan 428,35 hektar, tampungan total 45,78 juta kubik air, debit inflow 1.264,78 meter kubik per detik, debit outflow 1.122,51 meter kubik per detik, dan tinggi berfog bendungan 53 meter serta lebar puncak 12 meter.

Proyek itu dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Nindya Karya (Persero) dalam bentuk kontrak kerja sama operasi.

Penandatangan kontrak pembangunan Bendungan Temef, telah dilaksanakan pada Desember 2017, di Kementerian PUPR, Jakarta.

Sedangkan kontrak kerja sama operasi antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Nindya Karya (Persero) disepakati masing-masing senilai Rp 800 miliar dan Rp 500 miliar.

Proyek bendungan itu dilaksanakan dengan masa kontrak multiyears selama enam tahun anggaran (2017 sampai 2022) di bawah pengawasan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (BWS-NTII) Kupang.

Sementara itu, Bupati TTS Paul Mella mengatakan, sejak Februari 2018, telah dimulai kegiatan pembangunan Bendungan Temef.

"Secara paralel saat ini kami sedang lakukan persiapan pembebasan lahan masyarakat. Kami baru selesai membicarakan soal pembebasan lahan dengan Bapak Gubernur untuk mendapatkan solusinya," tutur Mella.

Menurut Mella, pihaknya sedang melakukan pemetaan lokasi bendungan guna pembebasan lahan masyarakat Laop Tunbeis, bekerja sama dengan Dinas Kehutanan NTT dan Badan Pertanahan Nasional TTS.

Ternyata, ungkap Mella, lahan yang selama ini digarap oleh petani, berada di kawasan hutan yang menjadi kewenangan Dinas Kehutanan NTT.

"Jadi, setelah lakukan pemetaan lahan terdapat hutan produksi tetap (HPT) Laob Tunbeis seluas 298 hektar dan lahan petani seluas 180,20 hektar. Pemetaan lahan ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa luas lahan yang terdapat di dalam kawasan hutan dan berapa yang berada diluar kawasan hutan," jelas Mella.

Mella mengatakan, pertemuannya dengan Gubernur NTT Frans Lebu Raya, sebagai langkah koordinasi dan untuk mencari solusi bagi pembebasan lahan masyarakat petani Nitneo, di lokasi pembangunan Bendungan Temef.

"Pembangunan bendungan sudah jalan dan prinsipnya masyarakat sangat mendukung. Tapi hak mereka harus dihargai secara adil," ucapnya.

Untuk diketahui, di provinsi NTT terdapat tujuh bendungan dari 49 proyek strategis nasional (PSN) yang ditetapkan Presiden RI, Joko Widodo.

Ketujuh bendungan itu masing-masing, bendungan Raknamo (Kabupaten Kupang), Rotiklot (Belu), Manikin (Kabupaten Kupang), Napun Gete (Sikka), Temef (TTS), Lambo (Nagekeo) dan bendungan Kolhua,kota Kupang (dialihkan ke Belu).