Urbanisasi, Penguasaan Lahan Raksasa Properti, dan Rumah Rakyat - Kompas.com

Urbanisasi, Penguasaan Lahan Raksasa Properti, dan Rumah Rakyat

Kompas.com - 17/05/2018, 19:00 WIB
Dosen Kelompok Keahlian Perumahan Permukiman Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SKPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar.Kompas.com / Dani Prabowo Dosen Kelompok Keahlian Perumahan Permukiman Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SKPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Urbanisasi yang terjadi begitu masif turut berdampak terhadap pembangunan perkotaan.

Namun, pembangunan kota yang cepat tak selalu memberikan dampak positif terhadap sektor perumahan rakyat.

Dosen Kelompok Keahlian Perumahan Permukiman Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SKPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar mengatakan, saat ini tercatat tak kurang dari 10 juta orang tinggal di DKI Jakarta.

Sementara di sisi lain, akumulasi jumlah penduduk di Jabodetabek pada saat ini sudah mencapai 30 juta. Pertumbuhan ini dinilai Jehansyah, tidak terkendali.

"Kita contohkan saja, Jabodetabek, Ta-nya saja kalau zaman Pak Harto dulu hanya Kota Tangerang. Sekarang ada Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan. Zaman dulu kabupaten tidak termasuk, dia hanya masuk kota satelit," kata Jehansyah dalam sebuah diskusi bertajuk '20 Tahun Refleksi Kebijakan Perumahan' di Jakarta, Rabu (16/5/2018) malam.

Di tengah pembangunan perkotaan dan laju pertumbuhan penduduk, isu keterbatasan lahan justru mencuat. Sudah menjadi rahasia umum bila sebagian besar lahan di kota besar banyak yang dikuasai pengembang sejak lama.

Sebut saja seperti Sinarmas Land Group, Ciputra Group, Lippo Karawaci, PT Alam Sutera Tbk, dan PT Summarecon Agung Tbk.

Berdasarkan riset Knight Frank pada 2015 lalu saja, di koridor barat, Sinarmas Land menguasai lahan pengembangan BSD City seluas 6.000 hektar. Disusul Lippo Karawaci dengan 3.000 hekter melalui giga proyek Lippo Village.

Ciputra Group diketahui menguasai lahan seluas 2.760 hektar, sedangkan Alam Sutera, Summarecon Agung dan Paramount Enterprise International, serta PT Jaya Real Property Tbk menguasai lahan masing-masing 2.300 hektar.

Di koridor timur, para penguasa aset lahan terbesar adalah Lippo Karawaci dengan 3.322 hektar dalam wujud kota mandiri Lippo Cikarang dan Orange County, Sinarmas Land Group dengan lahan seluas 4.100 hektar untuk proyek Kota Deltamas dan Grand Wisata.

Kemudian PT Summarecon Agung Tbk seluas 240 hektar melalui Summarecon Bekasi, dan PT Modernland Realty Tbk dengan 370 hektar dalam bentuk proyek Jakarta Garden City.

Sementara di koridor selatan, terdapat PT Sentul City Tbk dengan 3.100 hektar berupa proyek perumahan berkonsep resor Sentul City, PT Bukit Jonggol Asri dengan 3.000 hektar melalui Sentul Nirwana.

Sinarmas Land Group dengan 1.050 hektar dalam dua proyek Kota Wisata dan Legenda Wisata, Dwikarya Langgeng Sukses dengan Harvest City seluas 1.050 hektar, dan PT Bakrieland Development Tbk seluas 1.000 hektar dengan proyek Bogor Nirwana Residences.

Selanjutnya Sinarmas Duta Makmur dengan 550 hektar untuk mengembangkan Rancamaya Golf and Residences.

Kebanyakan dari para pengembang ini menunggu pembangunan infrastruktur perkotaan dimulai, sebelum memulai pengembangan kawasan hunian mereka agar properti yang dijual bisa dibanderol dengan harga selangit.

"Akibatnya, keterjangkauan (harga rumah pun) menurun, harga tanah semakin meningkat. Namun dari sisi program dan kebijakan (pemerintah), ada kesan semacam pembiaran, enggak mampu," kata dia.

Menurut Jehansyah, pesatnya laju urbanisasi juga tidak bisa dilepaskan dari peran pejabat pemerintahan.

Sebagai contoh, pada masa Orde Baru lalu, saat itu banyak pejabat beserta keluarga dan kerabatnya ramai-ramai membeli tanah di Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Masifnya pembelian pada saat itu memunculkan spekulasi Jonggol akan menjadi wilayah alternatif bila ibu kota Indonesia dipindahkan dari Jakarta.

"Tidak ada bayangan bahwa pemerintahan pada saat itu akan jatuh. Nah, sekarang setiap ada isu pemindahan ibu kota, tiba-tiba ada yang bilang di Jonggol saja, pasti itu yang mengusulkan yang punya tanah di sana," tutur Jehansyah.

Pemerintah seakan tidak berdaya dalam membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian dengan harga terjangkau di tengah kota.

Keterbatasan lahan yang ada mendorong harga tanah kian meroket dari tahun ke tahun.

"Akhirnya (masyarakat) tergusur. Ini yang terjadi sampai hari ini karena memang fenomena urbanisasi ini belum bisa ditangani. Program pemerintah dengan peran yang rendah, membuat masyarakat tidak berdaya," tutup Jehansyah.


Close Ads X