Pemerintah Perlu Kembangkan Hunian Buruh di Kawasan Industri

Kompas.com - 01/05/2018, 14:00 WIB
Ribuan buruh memadati halaman kantor Gubernur Jawa Barat di Jalan Diponegoro dalam kegiatan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day 2018), Selasa (1/5/2018) KOMPAS.com/DENDI RAMDHANIRibuan buruh memadati halaman kantor Gubernur Jawa Barat di Jalan Diponegoro dalam kegiatan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day 2018), Selasa (1/5/2018)

 JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah perlu memikirkan pengembangan kawasan industri yang mengakomodasi kepentingan buruh. Dalam hal ini, pengembangan kawasan industri juga perlu mempertimbangkan hunian yang diperuntukkan bagi para buruh.

Menurut Dosen Kelompok Keahlian Perumahan Permukiman Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SKPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar, selama ini pengembangan kawasan industri selalu mengikuti mekanisme pasar.

Artinya, pemerintah hanya menyerahkan kepada pengembang untuk pembangunan kawasan tersebut.

Baca juga : Hampir 25 Persen Upah Buruh untuk Kontrak Rumah

"Akhirnya fasilitas yang dibutuhkan kawasan industri itu tidak disediakan. Jangankan fasilitas perumahan buruh, instalasi pengelolaan limbahnya saja sering kali tidak ada," kata Jehan saat dihubungi Kompas.com, Selasa (1/5/2018).

Ia menuturkan, jarang sekali ada pengembang yang peduli dengan persoalan sosial dan lingkungan. Bagi pengembang, memperoleh keuntungan adalah tujuan utama dari pengembangan suatu kawasan.

Kawasan industri ini juga dapat diakses melalui tol Jakarta-Merak kemudian keluar melalui pintu tol Ciujung. 
Dengan posisi strategis ini, ModernCikande memiliki akses sangat dekat menuju 3 pelabuhan besar, yakni Ciwandan, Cigading, dan Merak.LTF Kawasan industri ini juga dapat diakses melalui tol Jakarta-Merak kemudian keluar melalui pintu tol Ciujung. Dengan posisi strategis ini, ModernCikande memiliki akses sangat dekat menuju 3 pelabuhan besar, yakni Ciwandan, Cigading, dan Merak.
Pada akhirnya, pengembang mengkapling lahan-lahan yang ada untuk dijual kembali kepada pelaku industri yang hendak membangun pabrik di kawasan tersebut.

"Jadi perumahan ini tidak bisa diserahkan ke swasta. Karena swasta hanya akan membuat yang menguntungkan saja," sambung Jehan.

Ia menambahkan, pemerintah dapat belajar dari Thailand, Vietnam atau China dalam mengembangkan sebuah kawasan industri.

Pemerintah di negara tersebut melakukan intervensi dengan cara menentukan lokasi, menyiapkan fasilitas, infrastruktur, hingga sarana dan prasarana.

Sarana dan prasarana ini termasuk pembangunan hunian untuk buruh yang dapat disewa dengan harga terjangkau.

Ilustrasi rumah subsidi.KOMPAS.com / DANI PRABOWO Ilustrasi rumah subsidi.
Selain itu, buruh yang ada di sana juga tidak perlu dipusingkan dengan tingginya biaya transportasi publik lantaran tempat tinggal mereka yang dekat dengan lokasi kerja.

"Kalau di banyak negara, kawasan industri itu menjadi bagian dari kebijakan industrialisasi. Jadi bukan hanya memberikan izin industrinya saja," kata dia.

Dengan demikian, meski para buruh di sana digaji dengan upah yang lebih murah, namun kesejahteraan mereka masih terjamin lantaran mereka tidak perlu lagi harus pusing memikirkan untuk tinggal di mana.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.