"Shadow Tolling", Alternatif Pembiayaan Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com – Di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur guna mengejar ketertinggalan sekaligus meningkatkan daya saing dengan negara lain.

Pemerintah perlu mencari alternatif pembiayaan lain agar seluruh proyek infrastruktur yang ditargetkan dapat tercapai.

Baca juga : Bangun Jalan, Pemerintah Bisa Manfaatkan Potensi Ekonomi

Merujuk pada kebutuhan anggaran infrastruktur 2015-2019, setidaknya dana yang dibutuhkan sebesar Rp 5.519 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah berharap swasta dapat ikut berpartisipasi paling tidak 37 persennya.

Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan skema kerja sama yang disebut Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Bahkan bila di dalam KPBU tersebut masih dianggap kurang layak secara finansial namun layak secara ekonomi, pemerintah siap memberikan dukungan berupa Viability Gap Fund (VGF) untuk meningkatkan nilai finansial.

Di samping itu, pemerintah juga memiliki skema KPBU-Availability Payment (AP) dalam pendanaan proyek infrastruktur jalan. Skema ini cukup menarik investor lantaran mereka telah mendapatkan kepastian keuntungan sejak awal meskipun pembayaran dilakukan secara bertahap.

MAULANA MAHARDHIKA Proyek pembangunan Tol Cijago II, di Jalan Juanda, Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu (24/02/2018). Proyek tersebut menghubungkan Tol Jagorawi menuju Cinere. Tol Cijago sudah beroperasi dari Tol Jagorawi sampai Simpang Juanda Depok, dan dilanjutkan pemangunannya dari Simpang Juanda hingga Jalan Margonda Raya Depok.

“Itu intinya pemerintah membangun jalan, kemudian jalan itu dioperasikan oleh pihak pembangun jalan itu tadi. Kemudian berapa kendaraan yang lewat, itu dibayar oleh pemerintah. Jadi yang bayar tol bukan yang lewat, tapi pemerintah,” tutur Taufik di Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Skema ini, menurut dia, hampir mirip dengan AP untuk jalan tol. Bedanya, ST bisa digunakan untuk pembangunan jalan nasional non tol.

Bila sudah ada kesepakatan dengan pemerintah, nantinya swasta-lah yang membangun dan mengoperasikan jalan tersebut. Pengembalian investasi dapat dilakukan dengan menghitung seberapa banyak kendaraan yang melintasi jalan tersebut.