Pembangunan Infrastruktur di Daerah Akan Banyak Beri Manfaat

Kompas.com - 22/03/2018, 20:14 WIB
Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu PKB Marwan Jafar (kiri) saat menggelar konferensi pers di DPP PKB Rakhmat Nur Hakim/Kompas.comKetua Lembaga Pemenangan Pemilu PKB Marwan Jafar (kiri) saat menggelar konferensi pers di DPP PKB
Editor Latief

JAKARTA, KOMPAS.com - Adanya pembangunan infrastruktur di daerah akan banyak memberi manfaat yang kelak dirasakan masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang masif dan terencana diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah nantinya.

Demikian dipaparkan Ketua LPPNU, Marwan Jafar, dalam diskusi ‘Memperkuat Ekonomi Rakyat dan Konektivitas Antar Daerah’, Selasa (20/3/2018), lalu. Menurut dia, ikhtiar pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur di daerah ini patut diapresiasi.

"Itulah sebabnya kami meminta pemerintah agar lebih memperhatikan pembangunan infrastruktur di daerah. Selain mendorong tumbuhnya ekonomi bagi warga Nahdliyin dan ekonomi bangsa secara umum," tuturnya.

Politikus PKB itu menambahkan bahwa anggaran yang disiapkan pemerintah untuk infrastruktur terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Tahun ini angkanya menembus Rp 410,4 triliun.

Marwan mengatakan, anggaran untuk infrastruktur pun berbanding lurus dengan hasil yang dapat dirasakan. Mengutip laporan dari Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), secara keseluruhan panjang jalan yang berhasil dibangun dalam tiga tahun terakhir adalah 2.623 km. Masing-masing sepanjang 1.286 km pada 2015, 559 km pada 2016 dan 778 km pada tahun lalu.

Selain itu, pengoptimalan dana desa pun menjadi catatan lain dalam akselerasi pembangunan infrastruktur. Dampak penggunaan dana desa ini disebut Marwan sudah terlihat dalam memperkuat ekonomi rakyat sekaligus konektivitas antardaerah.

"Desa yang dulunya sepi sekarang ramai setelah jalan desa dibangun. Tidak hanya ramai, infrastrukturnya juga membuat kerja para petani lebih baik," kata Marwan.

Dr Hermanu Triwidodo, dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Ketua Umum Gerakan Petani Nusantara (GPN) menilai, perhatian terhadap kedaulatan pangan tidak bisa ditawar lagi. Dia berharap pemerintah dapat mewujudkan janji Nawacita yang menginginkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik.

Yang kurang dalam gerakan pertanian saat ini, menurut Hermanu, adalah insfrastruktur politiknya.

"Di mana aspirasi rakyat bisa dilakukan dan disalurkan lewat jalut politik yang belum tersambung dengan baik," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.